Sarah Lenggu Pimpin Rapat Bahas Pernikahan Anak

berbagi di:
SEHARI JADI GUBERNUR--Siswa Kelas III SMA Negeri 1 So'e, Kabupaten Timor 
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) Sarah Wilhelmina Lenggu duduk 
di kursi kerja Gubernur Frans Lebu Raya dalam even 'Sehari Jadi Gubernur 
NTT', Selasa (3/10). Pada kesempatan tersebut, Sarah memimpin rapat 
membahas pencegahan pernikahan anak. FOTO: MI/PALCE AMALO

 

Gubernur NTT sehari Sarah Lenggu diberi kesempatan untuk memimpin rapat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi NTT untuk membahas pencegahan perkawinan usia anak, Selasa (3/10).

Sebanyak 11 anak lain yang terpilih yang ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut bertindak sebagai kadis sosial, kepala BKKBN, kepala Bappeda, kadis kesehatan, kadis pendidikan, kepala Biro Humas, dan protokoler, dan ajudan gubernur.

Dalam rapat tersebut setiap pimpinan OPD “sehari” memberikan pandangannya terkait pencegahan perkawinan usia anak.

Rapat menhasilkan 12 rekomendasi yang lansung diserahkan kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya saat menutup kegiatan tersebut.

Beberapa hasil rekomendasi yang dibacakan oleh Rangga Nastika, Kadis Pendidikan NTT Sehari diantaranya mmeminta Undang-undang Tentang Perlindungan Anak harus menjadi acuan untuk mencegah perkawinan usia anak.

Mereka ingin mendorong adanya UU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, UU bagi anak-anak yang sudah menikah untuk bisa bersekolah kembali.

“Membangun kesadaran orangtua agar punya waktu kebersamaan dengan anak dan perlu adanya pendampingan terhadap anak,” ungkap Rangga.

Menanggapi itu Gubernur NTT mengungkapkan meski rekomendasi cukup banyak namun ia akan berusaha keras mewujudkannya dalam sisa masa jabatannya.

Sebelum menutup kegiatan, Frans Lebu Raya menyerahkan piagam bagi gubernur sehari dan 11 peserta lainnya yang berasal dari lima kabupaten maupun kota di NTT. “Semoga jadi gubernur benaran suatu hari nanti,” ucap Gubernur NTT disambung amin dari seluruh hadirin.

Usai kegiatan tersebut Sarah kepada VN mengatakan, ia sangat bangga bisa menjadi gubernur sehari apalagi membahas masalah tentang anak di ruang rapat gubernur.

“Kita tadi membahas terkait masalah anak dan mencari solusi untuk itu lalu kita juga berikan rekomendasi,” ungkapnya

Ilmu dan kesempatan yang ia peroleh tidak akan ia sia-siakan dan bertekad menjadi agen perubahan di daerahnya.

“Harus membawa dampak bagi teman-teman di sekeliling kami terutama untuk mencegah pernikahan di usia anak,” ucapnya.

Isni Ahmad, Communications Manager Plan International Indonesia menjelaskan event “Sehari menjadi Gubernur NTT” ingin menunjukkan komitmen pemerintah, khususnya Pemprov NTT dalam mendukung anak perempuan untuk MAJU (Mau belajar, Jadi pemimpin, Ambil keputusan, Untuk berhasil).

Menurutnya kegiatan tersebut merupakan agenda tetap PBB dan akan menjadi momentum berharga dalam menunjukkan komitmen semua pihak dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak perempuan.

Lebih lanjut kata Isni, sebagai organisasi hak anak dan kemanusiaan Plan International Indonesia mengimplementasikan sejumlah program yang relevan mencakup perluasan akses anak perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pencegahan pernikahan usia anak.

Momen perayaan Hari Anak Perempuan Internasional di NTT sengaja dilakukan lebih cepat karena Gubernur Sehari tersebut nantinya akan mengikuti event Sehari jadi Menteri, yang diadakan pada 11 Oktober nanti di Jakarta.
Pada 11 Oktober tersebut, sebanyak 21 anak muda terpilih dari seluruh Indonesia akan berkumpul di kantor (KPPPA, untuk ‘mengambil alih’ posisi Menteri beserta jajaran KPPPA. (mg-14/yes/mi/R-4)