Sasando Agunkan SHGB tanpa Sepengetahuan Pemprov

berbagi di:
foto-hal-01-zeth-s-libing

 

Tindakan manajemen PT Sasando menggadaikan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) untuk memperoleh kredit bank, tanpa sepengetahuan Pemprov selaku pemilik aset.

Langkah itu dinilai menyalahi kontrak kerja sama antara Sasando dengan Pemprov NTT. Salah satu poin dalam kontrak kerja sama dimaksud menegaskan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan pihak Sasando, maka harus sepengetahuan Pemprov sebagai pemilik aset.

Karena itu, Pemprov sedang mengkaji dan mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum terhadap masalah ini. “Kami sudah serahkan masalah ini ke Staf Khusus Gubernur Bidang Hukum untuk mengkaji masalah ini demi langkah hukum yang akan ditempuh,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Aset dan Pendapatan Daerah Provinsi NTT, Zet Sony Libing kepada VN, Jumat (28/6).

Untuk diketahui, PT Sasando menjaminkan dua Sertifikat HGB di dua bank, yakni Bank TLM dan Bank Bukopin untuk memperoleh pinjaman dana (kredit). Jangka waktu kredit selama 10 tahun sejak 2016. Karena itu, saat Pemprov mengambil alih Hotel Sasando, perusahaan tersebut masih memiliki beban cicilan kredit pada dua bank tersebut.

Sony menegaskan Pemprov tidak mau tahu dengan beban hutang (cicilan kredit) tersebut. Sebab, langkah mengagunkan SHGB tanpa diketahui Pemprov. Oleha karenanya, angsuran kredit menjadi urusan sepenuhnya PT Sasando.

“Pemprov NTT tidak mau tahu tentang SHGB yang sudah dijaminkan ke bank karena Pemprov tidak pernah dilibatkan. Padahal di dalam kontrak kerja sama, pada poin 4 dijelaskan bahwa ketika manajemen Sasando hendak melakukan sesuatu, harus menginformasikan kepada Pemprov sebagai pemilik aset. Itu kontrak dibuat tahun 2015. Jadi semua resiko atas tindakan dia itu, baik di Bukopin maupun di TLM, itu tanggung jawab dia,” tegasnya.

Dia menambahkan jika kredit dengan jaminan SHGB itu dilakukan atas pengetahuan Pemprov, maka tidak ada masalah. “Kalau pihak Sasando mengagunkan SHGB itu dan diketahui pemerintah, itu tidak masalah. Tapi, tanpa sepengetahuan pemerintah, dan itu menjadi masalah. Kontrak itu sudah mengatur bahwa jika Sasando sebagai pihak kedua hendak melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan aset, maka harus sepengetahuan Pemprov sebagai pemilik aset.

 
Hanya Urusan Cicilan
Terpisah, Branch Manager Bank Bukopin Kupang, Albert mengatakan, pihak bank tentu menginginkan agar pembayaran kredit harus tetap berjalan hingga jatuh tempo.

“Saya rasa untuk urusan itu sebaiknya wawancara pihak Sasando saja, dan saya mau wawancara terkait produknya Bank Bukopin saja. Silakan tanyakan ke Sasando, jangan ke Bukopin. Yang bayar (cicilan kredit) kan Sasando, jadi tanyakan ke Sasando saja,” katanya.

Sementara Direktur Utama Bank BPR TLM, Robert Fanggidae hingga berita ini diturunkan, belum berhasil dikonfirmasi. Namun sebelumnya, Robert Fanggidae sudah menegaskan bahwa mengatakan, PT Sasando memiliki beban kredit sebesar Rp 750 juta dengan agunan SHGB Nomor 1092.

“Benar, sertifikat hak guna bangunan Nomor 1092 atas nama PT Hotel Sasando Sejahtera Timor International dijadikan jaminan kredit Rp 750 juta di Bank TLM,” ungkap Robert.

Dia menjelaskan pengajuan kredit dilakukan sejak 24 Januari 2019 dengan jangka waktu pinjaman selama 120 bulan atau selama 10 tahun.

Menurut Robert, dalam sertifikat HGB yang berlaku sampai dengan 17 Desember 2035 tersebut, disebutkan bahwa PT Hotel Sejahtera Timor International adalah pemegang sertifikat tersebut.

“Tidak ada yang salah dari kredit tersebut. Karena pemegang hak adalah PT Hotel Sejahtera Timor International, maka perlu persetujuan RUPS jika akan dijadikan jaminan kredit. Dan memang persetujuan RUPS nya ada,” jelas Robert.

Perwakilan Direksi Hotel Sasando Kupang Stanislaus Sanga Ama belum berhasil dikonfirmasi. Didatangi ke hotel, namun menurut staf yang bersangkutan tidka berada di tempat.

Namun, kepada VN beberapa waktu lalu, Stanislaus Sanga Ama memastikan pihaknya tengah berupaya untuk menempuh jalur hukum terkait pengambilalihan sepihak oleh Pemprov NTT. Ia mengakui, pihaknya sudah mendapatkan surat peringatan sebanyak tiga kali sampai pada penyegelan.

“Kami beritikad baik untuk menerima proses ini. Tanggapan tetap kita jalankan, dan proses negosiasi kita lakukan juga, tapi memang belum sampai pada kata sepakat. Setiap surat peringatan kami menjawabnya dan kami berupaya untuk bertemu. Hanya mungkin belum ada kesepakatan,” ujarnya. (mg-01/mg-23/pol/D-1)