Satu Kasus Tak Boleh Ditangani Dua Lembaga Hukum

berbagi di:

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTT, Abdul Hakim
Kekson Salukh

Menanggapi rencana Pemrov NTT melaporkan kasus Monumen Pancasila ke KPK, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTT, Abdul Hakim kepada VN, Selasa (30/7) mengatakan langkah tersebut sah-sah saja diambil oleh Pemrprov.

Namun, sesuai MoU antara Kejagung, Polri dan KPK, maka satu kasus tak boleh ditangani dua lembaga penegak hukum.

“Seperti yang saya bilang sebelumnya, Polri, Kejaksaan dan KPK itu sudah ada MoU dalam penangan kasus. Sehingga jika salah satu penegak hukum sudah masuk melakukan penyelidikan, maka tidak boleh penegak hukum lain masuk melakukan penyelidikan lagi,” jelasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Hukum Markus Hage Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan melaporkan kasus pembangunan Pancasila ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI untuk memgusut tuntas kasus tersebut.

“Kenapa kita harus lapor kepada KPK, karena pengusutan kasus NTT Fair di Kejati saja begitu alot dan jaksa semua pengecut. Contohnya sampai hari ini tidak ada penambahan tersangka dalam kasus NTT Fair padahal sudah ada pengakuan jelas dari para tersangka kalau ada bos yang terima uang,” tegasnya.

Menurut Markus, sesuai hasil audit BPK kerugian dari pembangunan gedung Monumen Pancasila lebih besar dari NTT Fair sehingga penegak hukum yang menyelidiki kasus itu harus KPK yang mampu mengusut tuntas kasus itu.

Proses penyidikan kasus NTT Fair, jelas Markus, tidak mengusut sampai dana APBD yang dipakai. Sehingga pemprov meragukan Kejati NTT yang harus mengambil alih kasus Monumen Pancasila maka bisa saja tidak tuntas dalam mengungkap pihak-pihak terkait didalam pembangunan proyek itu.

“NTT adalah provinsi terkorup keempat di Indonesia maka para penegak hukum harus kuat dan berani untuk mengungkap fakta dari kasus itu. Dalam waktu dekat kita akan laporkan kasus ini ke KPK,” tegasnya.

Kepala dinas PUPR Maksi Nenabu saat diwawancarai VN, mengatakan sesuai permintaan Gubernur NTT untuk melakukan pembenahan infrastruktur di NTT selama tiga tahun maka dinas PUPR dibawah kendalinya siap untuk bekerja mewujudkan visi-misi Gubernur NTT.

“Kita siap selama tiga tahun kita siap kerja dan selesaikan. 600 kilo jalan yang rusak sehingga kita pasti tuntaskan semua pekerjaan untuk mewujudkan visi-misi Gubernur NTT,” ungkapnya. (bev/ol)