SBY Minta Maaf Kepada Jokowi dan Jaksa Agung

berbagi di:
SBY

 

 

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan juga Jaksa Agung HM Prasetyo melalui twitter. Cuitan SBY tersebut berkaitan dengan tindakan salah satu kader Partai Demokrat
Andi Arief yang menuduh Jaksa Agung dan Jokowi melakukan abuse of power untuk kepentingan politik.

“Saya minta maaf kepada Presiden Jokowi dan Jaksa Agung atas “tweet” Bung Andi Arief (AA), kader Demokrat, yang terlalu keras *SBY*,” kicau SBY lewat akun twitter @SBYudhoyono Jumat (28/9).

Menurut SBY dirinya merasa pernyataan spontan dari Andi Arief sebagai suatu yang berlebihan dan membuat tidak nyamannya Jokowi dan Prasetyo. Dirinya pun menyebut apa yang dilakukan Andi mungkin merupakan wujud yang mewakili perasaan jutaan kader Demokrat yang tidak terima partai dan pimpinannya dilecehkan oleh partai NasDem.

SBY menilai apa yang dilakukan Partai NasDem dengan melakukan penjaketan mantan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut oleh Partai NasDem sangat melukai perasan seluruh kader Demokrat.

SBY yakin bahwa Jokowi tidak mengatahui tentang persoalan tersebut. Namun dirinya meyakini Jokowi dapat memahami apa yang kader Demokrat saat ini rasakan dan berharap semua pihak dapat memetik hikmah dari kejadian tersebut.

“Saya juga yakin Presiden Jokowi ingin pemilu ini berlangsung secara damai dan tidak ada perilaku politik yang melampaui batasnya *SBY*,” tutup SBY dalam cuitannya.

Sebelumnya Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief dalam cuitannya menuduh Kejaksaan Agung sudah menjadi alat politik bagi partai NasDem. Cuitan itu sendiri sebagai tindakan yang menanggapi pindahnya Vicky ke Partai NasDem terkait proses hukum yang bersangkutan.

“Jokowi, kejaksaan dan NasDem apa harus menunggu SBY menyerukan rakyat turun ke jalan untuk mengakhiri kebobrokan hukum yang digunakan untuk politik?” kicau Andi dalam twitternya.

Dalam cuitannya Andi juga menuduh Kejaksaan telah menjadi alat politik dari Partai NasDem. “Jokowi ini tahu apa pura-pura gak tahu atau malah terlibat dalam urusan abuse of power Jaksa Agung yang menjadi ketua DPD NasDem provinsi kejaksaan?” tulis Andi.

Sebelumnya Partai Demokrat terkejut ketika mengetahui Wali Kota Manado tersebut berpindah partai. Mengingat pada Senin (17/8) yang lalu Vicky masih hadir dalam Rapat Konsolidasi DPP Partai Demokrat dengan Ketua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia dan juga HUT Demokrat ke 17.

Pihak Demokrat menduga kepindahan Vicky berkaitan dengan masalah hukum yang tengah menjeratnya di Kejaksaan Agung atas perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan penanganan banjir di Manado tahun 2014.

Vicky memang dipanggil pertama kali oleh Kejagung pada 24 Agustus lalu dan kembali mendapatkan panggilan satu bulan kemudian. Vicky sendiri dijadwalkan untuk kembali diperiksa pada 2 Oktober mendatang. (mi/C-1)