Sejak Desember Izin Tambang Melalui Pemerintah Pusat

berbagi di:
img-20210112-wa0024

Kepala Dinas Energi, Sumber Daya, Mineral Provinsi NTT, Jusuf Adoe

 

 

 

Putra Bali Mula

Izin tambang sejak Desember lalu telah diambil-alih oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM. Pemerintah Provinsi NTT pun mengarahkan pengurus izin baru atau yang ingin memperpanjang izin dapat langsung melakukannya melalui website kementerian.

“Ada kewenangan pengalihan untuk kondisi saat ini,” ungkap Kepala Dinas Energi, Sumber Daya, Mineral Provinsi NTT, Jusuf Adoe kepada VN di ruang kerjanya, Selasa (12/1).

Untuk izin tambang, kata dia, sejak 11 Desember 2020 semua kewenangan diambil oleh pusat melalui kementerian terkait. Pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengalihan kewenangan ke pemerintah daerah.

“Kami tunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait pendelegasian wewenang ke Pemerintah Provinsi NTT. Jadi per hari ini sudah satu bulan kita tidak mengurus kegiatan tambang karena sudah ditarik ke kewenangan ke pusat. Kami menanti Perpres itu untuk urusan pertambangan dan surat ijin pertambangan batuan,” jelasnya.

Secara administratif data-data masyarakat yang mengurus ijin tambang dapat melalui website Kementerian ESDM dan untuk melakukan perpanjangan ijin website BKPM.

“Semua serba online sekarang,” lanjutnya.

Terkait pengalihan kewenangan ke pusat ini, jelas dia, berlaku pula di seluruh Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

UU No. 3/2020 ini menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat. Namun daerah tetap akan mendapatkan manfaat bahkan diharapkan lebih besar, dari pengelolaan minerba pasca penerbitan UU No. 3/2020.

Untuk diketahui, peran pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) yang segera akan disusun. Selain itu, UU juga memperkenalkan izin baru yaitu Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi.

Untuk sumur bor pun sekarang bukan lagi kepengurusannya melalui Dinas ESDM tetapi di Dinas PUPR.

Sementara program kerja Dinas ESDM pada 2021 tetap fokus pada bidang kelistrikan, bidang EBT (Energi Baru Terbarukan) yaitu penyebaran PLTS, juga bidang geologi yaitu cekungan air tanah di Lembata.

Dinas ini memiliki Rp 18 miliar lebih anggaran untuk gaji dan kegiatan belanja modal. Sebelumnya di tahun 2020 anggaran yang diterima Rp 28 miliar lebih. Ada penurunan anggaran sebesar Rp 10 miliar. (bev/ol)