Sekolah GMIT kembali Jadi Sorotan

berbagi di:
Suasana sidang penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPj) Sinode GMIT periode 2015-2019, Kamis (17/10). Foto: Ayub Ndun

Suasana sidang penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPj) Sinode GMIT periode 2015-2019, Kamis (17/10). Foto: Ayub Ndun

Ayub Ndun

Majelis Sinode GMIT periode 2015-2019 baru menjalankan 37 dari 41 rekomendasi yang dihasilkan Sidang Raya ke XXXIII di Rote Ndao 2015 lalu. Salah satu rekomendasi yang belum dilaksanakan adalah pembenahan pendidikan GMIT sehingga isu ini kembali menjadi sorotan pada sidang sinode GMIT kali ini.

Sekretaris Sinode GMIT, Pdt Yusuf Nakmofa kepada VN di lokasi penyelenggaraan sidang raya sinode di Jemaat GMIT Paulus Kupang, Kamis (17/10), mengatakan, agenda hari ketiga sidang raya, kemarin, mendengarkan laporan pertanggungjawaban (LPj) Majelis Sinode GMIT periode 2015-2019. Sidang dipimpin bergantian oleh Majelis Ketua Persidangan (MKP) sejak pukul 08.30 Wita hingga 18.00 Wita, dilanjutkan dengan laporan panitia pemilihan anggota Majelis Sinode GMIT priode 2020-2023 sejak pukul 18:00 hingga 21:00 Wita

Dia menjelaskan pada sidang raya ke XXXIII di Rote Ndao 2015 lalu, dihasilkan 41 rekomendasi untuk ditindaklanjuti pengurus MS GMIT 2015-2019. Namun hanya 37 rekomendasi yang tereksekusi, dan masih tersisa 4 rekomendasi yang belum sempat dilaksanakan.
Ke-4 rekomendasi itu merupakan program rintisan yang belum sepenuhnya dilaksanakan, yakni kajian ritus budaya lokal untuk menghasilkan liturgi kontekstual; pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan, sekolah GMIT tidak boleh ditutup atau dinegerikan; dan pembentukan Badan Perencanaan.

Menurutnya, rekomendasi kajian ritus budaya lokal untuk menghasilkan liturgi kontekstual, perlu dilakukan karena gereja berdiri di tengah budaya lokal. Karena itu diperlukan kajian serius mengenai ritus budaya sehingga bisa menghasilkan liturgi kontekstual dalam melancarkan pelayanan.

Lalu pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan dimaksudkan untuk memberikan isu-isu aktual untuk dikaji agar bisa menjadi rujukan bagi GMIT untuk mengambil keputusan maupun melahirkan program.

Sementara rekomendasi pembentukan Badan Perencanaan, Nakmofa menjelaskan bahwa badan tersebut belum terbentuk di seluruh klasis dan jemaat hingga saat ini. Badan tersebut dapat berperan dalam menginventarisir aset GMIT serta pengelolaannya untuk menunjang pelayanan GMIT.

 
Memprihatinkan
Khusus bidang pendidikan, lanjut dia, rekomendasi sidang raya GMIT di Rote Ndao agar sekolah-sekolah GMIT tidak boleh ditutup atau dinegerikan. Namun, kata dia, sesuai data dan fakta di lapangan, sekolah-sekolah GMIT (mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA) yang mencapai 500-an sekolah, kondisinya masih memperihatinkan dengan berbagai keterbatasan. Termasuk sekolah-sekolah GMIT yang “berdekatan” dengan sekolah negeri dengan fasilitas yang lebih memadai.

Karena itu, masalah ini kembali dilempar ke forum sidang raya untuk dibahas guna menghasilkan rekomendasi khusus terkait nasib pendidikan GMIT empat tahun ke depan.

Ia mengakui bidang Pendidikan menjadi perhatian serius karena sebanyak 13 Yayasan Usaha Pendidikan Kristen (Yupenkris) dinilai kurang berinovasi seperti menjajaki kerja sama dengan pihak lain untuk kemajuan sekolah-sekolah GMIT. Padahal, undang-undang yayasan memperbolehkan kerja sama dimaksud untuk menutupi defisit anggaran GMIT dalam menopang pendidikan.

“Mereka (yayasan) dibentuk dan (hanya) menunggu anggaran dari gereja, padahal undang-undang yayasan memungkinkan mereka bida kerja sama dengan pemerintah dan lembaga lain. Tapi selama ini tidak dilakukan,” kata dia.

GMIT, telah merancang grand design pendidikan untuk 25 tahun ke depan, tata kelolah pendidikan sesuai petunjuk teknis pengelolaan sekolah. Pihaknya memberikan kesempatan kepada Yupenkris dalam berkoordiansi dengan GMIT.
Ke depan, para pendeta yang bertugas dekat sekolah GMIT dan jika tidak ada penempatan guru PNS, maka bisa diberikan izin mengajar untuk memperkuat karakter kekristenan.

GMIT membentuk tujuh sekolah model yang bekerja sama dengan Majelis Pendidikan Kristen (MPK) sehingga ditempatkan 2-6 orang guru untuk membentuk karakter kristen bagi generasi muda GMIT. Pihaknya pun berusaha mewujudkan sekolah GMIT unggul/model sesuai standar pemerintah, misalnya terpenuhi sarana-prasarana dan guru yang profesional.

Sementara Ketua Badan Pendidikan Sinode GMIT, Pdt Elisa Maplani kepada VN mengakui bahwa anggaran di GMIT belum bisa membiayai sekolah-sekolah GMIT yang jumlahnya mencapai 600-an sekolah. “Dana sangat terbatas” ujar Elisa.

Pihaknya akan melakukan pendataan sekolah GMIT untuk melihat apa yang menjadi skala prioritas untuk dibenahi. Pada konvensi kepala sekolah GMIT, konsultasi gereja dan pendidikan di GMIT Paulus beberapa waktu lalu telah ditegaskan hal itu.

“Selama ini ada 598 sekolah, hasil pendataan mala alami peningkatan. Saat ini 600 sekolah, dan dari jumlah itu ada 200 sekolah milik gereja yang dikelola langsung gereja, belum lagi yang dikelola 13 Yupenkris,” ucapnya.

Masalah-masalah yang dihadapi sekolah-sekolah GMIT selama ini, misalnya kesejahteraan guru, sarana prasarana, guru tidak ada karena honornya tidak diperhatikan. Dengan demikian akan diberlakukan skala prioritas dalam mengatasinya.
Sekolah-sekolah yang muridnya banyak, gurunya cukup karena ada guru PNS, maka pihaknya akan memberikan bantuan infrastruktur dan kesejahtaran guru hingga komputer.

Menurutnya, dalam setahun, GMIT menggelontorkan dana Rp3,8 miliar untuk pendidikan, namun tidak cukup.

Dengan kompleksnya permasalahan pendidikan tersebut, pihaknya berharap agar dalam sidang raya kali ini semua peserta serius membahas pembenahan bidang pendidikan ini.

Ia menambahkan Badan Pendidikan merekomendasikan kajian oleh tim khusus untuk menentukan sekolah-sekolah yang harus dimerger dan ditutup. (mg-18/S-1)