Sengketa Batas Prai Bakul dan Tarimbang Gagal Disepakati

berbagi di:
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sumba Timur Domu Warandoy

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sumba Timur Domu Warandoy.

 

 

Frangky Johannis

Proses penyelesaian sengketa batas wilayah antara warga Desa Prai Bakul, Kecamatan Katala Hamu Lingu dan Desa Tarimbang, Kecamatan Tabundung, yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur di ruang kerja Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sumba Timur, Senin (2/10) berakhir tanpa kata sepakat.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sumba Timur Domu Warandoy yang dikonfirmasi VN usai pertemuan mengatakan, dalam pertemuan penyelesaian sengketa itu, masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya sesuai dengan pemahaman mereka sendiri.

Warandoy menjelaskan, pihaknya mengajak kedua pihak untuk menyepakati batas wilayah administrasi sesuai peta Badan Informasi Geospasial (BIG), yang dahulunya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) tahun 2000. Namun, Desa Tarimbang tidak menerima dengan alasan lahan yang disengkatakan merupakan hak mereka.

“Berkali-kali saya katakan walaupun sebetulnya penetapan batas administrasi desa tidak mempengaruhi hak milik masing-masing pihak, namun tetap saja dari Desa Tarimbang tidak mengindahkan. Sehingga, akhirnya pertemuan itu saya akhiri dengan tidak ada penyelesaian,” katanya.

Meski demikian, ia optimis bisa memediasi kedua kelompok masyarakat.

“Kita secara perlahan-lahan akan memberikan pemahaman dan terus mencari win win solution untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita tidak berhenti di sini, tetapi kita liat waktu lagi untuk duduk bersama menyelesaikan ini.

Irfan, staf dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya menayangkan gambar satelit peta batas wilayah Desa Prai Bakul dan Tarimbang, sesuai peta Bakosurtanal tahun 2000. Namun, oleh Desa Tarimbang tidak diterima sehingga pertemuan tersebut gagal menyelesaikan masalah batas wilayah dua desa itu.

“Yang tidak disepakati oleh pihak Desa Tarimbang adalah wilayah pantai yang menurut mereka milik Desa Tarimbang. Kami berharap walau kali ini tidak ada kata sepakat, namun Pemkab Sumba Timur terus berupaya mencari solusi agar keduanya sepakat terkait batas wilayah desa,” katanya.

Anggota DPRD Sumba Timur Umbu Kahumbu Nggiku yang dikonfirmasi mengatakan, pada prinsipnya tidak ada putusan apa-apa dalam pertemuan tadi, dan dikembalikan lagi kepada keputusan masyarakat kedua desa untuk bertemu secara kekeluargaan menyelesaikan persoalan batas wilayah tersebut.

“Ini dikembalikan kepada kedua belah pihak untuk dimusyawarahkan secara kekeluargaan untuk menentukan batas wilayah. Hasilnya baru disampaikan kepada pemerintah,” katanya.

Menanggapi kemungkinan tidak ada kata sepakat dalam penyelesaian secara kekeluargaan, Umbu Nggiku katakan, jalan terakhir adalah membawanya ke jalur hukum dan pengadilan lah yang memutuskan.