Sidang II DPRD Sumba Timur Hasilkan Empat Perda

berbagi di:
Suasana penutupan masa persidangan II DPRD Kabupaten Sumba Timur, di ruang sidang utama DPRD setempat, Selasa (10/10). Tampak semua peserta sidang menggunakan pakaian adat setempat.

Suasana penutupan masa persidangan II DPRD Kabupaten Sumba Timur, di ruang sidang utama DPRD setempat, Selasa (10/10). Tampak semua peserta sidang menggunakan pakaian adat setempat.

 
Frangky Johannis

Masa persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur yang digelar sejak 18 Agustus- 10 Oktober 2017 menghasilkan empat peraturan daerah (Perda). Keempat perda tersebut telah melewati pembahasan dalam mekanisme sidang DPRD dan telah dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi NTT.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Palulu Pabundu Ndima saat menutup rangkaian masa persidangan II DPRD Kabupaten Sumba Timur, di ruang sidang utama DPRD setempat, Selasa (10/10).

Keempat Perda tersebut yakni 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, yang merupakan rujukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Perusahaan Daerah lainnya di Kabupaten Sumba Timur. 3) Peraturan Daerah
Kabupaten Sumba Timur Tentang Pembentukan 24 Desa Persiapan menjadi Desa di Kabupaten Sumba Timur. 4) Peraturan DPRD Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumba Timur.

Selain itu, kata Palulu, dalam masa persidangan II juga DPRD dan Pemkab Sumba Timur telah ditetapkan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2017 pada 29 September lalu dengan rincian, alokasi Belanja
Langsung setelah perubahan sebesar Rp 578.786.088.237,67 dan Belanja Tidak Langsung Rp 647.933.207.571,56. Pula disepakati Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 pada 5 Oktober, dengan rincian Belanja
Langsung Rp 734.744.598.630 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 663.413.181.300.

“Dengan penetapan perda dan kesepakatan KUA-PPAS tersebut ke depan diharapkan kinerja lembaga DPRD, Pemkab seluruh jajaran OPD, pemerintahan desa, dan BUMD, dalam melaksanakan program/kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora mengatakan, pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan telah menegaskan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah, wajib mendapatkan persetujuan DPRD. Sehingga, DPRD telah memberikan persetujuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Perusahaan Daerah lainnya di Kabupaten Sumba Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba
Timur tentang Pembentukan 24 Desa Persiapan menjadi Desa di Kabupaten Sumba Timur.

“Ini bukti adanya hubungan kerja sama yang baik dan harmonis antara Pemerintah Daerah dan DPRD Sumba Timur sebagai mitra yang sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami berharap dengan adanya perda-perda yang baru ini dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Gidion. (enq/R-4)