Soal Politik Dunia, Kementrian Pertahanan Terlibat Pembasahan Pabrik Singkong NTT

berbagi di:
img-20201118-wa0002

 

 

 

 

Putra Bali Mula

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) disebut terlibat dalam pembahasan rencana pembangunan pabrik singkong di Provinsi NTT. Keterlibatan Kemenhan dinilai terkait ketersediaan singkong yang disinyalir akan menjadi komoditi subtitusi komoditi pokok seperti beras sepuluh tahun mendatang.

Terlibatnya Kemenhan dinilai sebagai kesadaran strategis pemerintah sebab singkong dapat mempengaruhi pangan dunia ke depan.

Demikian penilaian akademi teknologi pertanian Universitas Kristen Artha Wacana, Zeth Malelak saat dihubungi VN, Selasa (17/11).

Pada kepemimpinan Soeharto, jelasnya, beras menjadi komoditi politik yang saat itu dikontrol oleh militer, berbeda dengan kondisi saat ini. Ia menilai politik beras Indonesia dapat berpengaruh saat itu.

Sementara secara global kebutuhan beras dunia saat ini sudah terganggu oleh Covid-19 ditambah kondisi politik Vietnam dengan ketahanan berasnya sebagai negara agraris, sedangkan Amerika disinyalir akan lebih memainkan politik dalam negerinya.

“Jadi ubi atau singkong ini, menurut analisa pusat dan teman-teman di Jakarta ini nantinya difungsikan untuk mendampingi beras dan tepung terigu. Partai Demokrat hanya urus dalam negeri dan bisa-bisa kita tidak dapat terigu dan kedelai dari Amerika. Ini politik karena Joe Biden dari Partai Demokrat akan urus dalam negeri, berbeda dengan Partai Republik,” kata dia.

Menurutnya, sebab itulah pangan ini memang mendapatkan sentuhan militer. Ia menilai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, akan aktif terlibat dalam sektor food estate khusus singkong sebagai ketahanan pangan nasional dan garis komandonya lurus pada Presiden RI.

“Dulu rice politic sekarang cassava politic, sehingga bukan kami mendukung atau menerima tapi ini memang tidak ada unsur untuk menjebak demokrasi, apalagi pangan ini sangat strategis jadi kalau dipegang oleh swasta dan petani saja tentu tidak terkontrol,” sebutnya.

Kaitan dengan pabrik singkong yang rencananya dibangun di NTT adalah untuk membangkitkan kesiapan pangan ke depan. Ia membaca ide Bulog Divre NTT ini adalah untuk mengantisipasi perubahan geopolitik dan iklim dunia 10 tahun mendatang.

“Apabila iklim berubah dan kebutuhan air berkurang maka padi tentu ditinggalkan sedangkan kalau ubi kita hanya sedikit maka bisa jadi persoalan, kalau begitu harus ada puluhan ribu hektare dan garis komandonya harus jelas. Kita omong pangan ini omong hal yang vital termasuk air,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah di Indonesia sudah baik menyadari tentang hal krusial ini sebagai pertahanan masa depan sehingga perlu diikuti pula dengan penyediaan bank benih untuk mempertahankan varietas unggul termasuk di NTT.

Ia menyebut sistem ketahanan pangan adalah kunci keselamatan suatu bangsa dalam krisis yang sewaktu-waktu dapat terjadi oleh berbagai faktor termasuk politik, iklim atau wabah.

“Ini yang perlu dicatat khusus. Untuk NTT adalah air dan karbohidrat, karena dua ini tidak ada maka kita akan ‘dimainkan’,” tukasnya.

Sementara masalah untuk membuka lahan baru tentunya berdampak pada hutan yang berlanjut pada ketersediaan air tanah. Untuk hal ini, jelas Zeth, perlu memakai kajian ilmiah lebih memadai lagi di NTT.

“Jadi ini harus dikaji secara mendalam. Pemerintah NTT kalau mau maka harus lakukan maka didahului dengan pilot projects misalnya NTT kita ambil Malaka dan SBD (Sumba Barat Daya) karena tanaman ini cocoknya dengan tanah lempung berpasir,” tambah dia.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT, Lecky Frederick Koli, pada kesempatan sebelumnya kepada VN menyampaikan pihak Kementerian Pertahanan RI terlibat dalam rencana pembangunan pabrik singkong di NTT.

“Kita sudah lakukan pembicaraan, bukan hanya dengan Bulog tapi dari Kementerian Pertahanan, stafnya kemarin datang, terus ada investor juga butuh singkong, jadi singkong ini menjadi primadona untuk beberapa hal di samping ketahanan pangan,” tandas dia.

Ia menjelaskan singkong sendiri dapat dimanfaatkan sebagai subtitusi plastik untuk kantong plastik yang diibah menjadi kantong organik sehingga lebih ramah lingkungan.

“Selain itu dapat jadi subtitusi beras. Kadarnya tetap karbohidrat dan kita akali supaya nantinya wujudnya beras tapi isinya singkong supaya masyarakat dapat mengurangi konsumsi beras,” kata dia.

Sementara tekanan produksi beras NTT semakin tahun semakin menurun sedangkan lahan tidak setiap tahunnya memadai dan ketergantungan konsumsi beras masih tinggi.

“Nah kalau tidak kita alihkan untuk ambil subtitusi karbohidrat non beras kita akan menghadapi defisit beras yang sangat besar dan itu sangat berbahaya bagi masa depan masyarakat kita,” ungkapnya. (bev/ol)