Stunting NTT “PR Bersama”

berbagi di:
BANTUAN UINCEF: Ketua TP PKK NTT Julie Sutrisno Laiskodat (tengah) didampingi Wakil Ketua Maria Fransisca Djogo, menerima bantuan secara simbolis dari perwakilan UNICEF NTT/NTB dr Vama Chrisnadarmani untuk 22 desa model di kantor PKK, Sabtu (1/8). (Foto: Stef Kosat/vn)

BANTUAN UINCEF: Ketua TP PKK NTT Julie Sutrisno Laiskodat (tengah) didampingi Wakil Ketua Maria Fransisca Djogo, menerima bantuan secara simbolis dari perwakilan UNICEF NTT/NTB dr Vama Chrisnadarmani untuk 22 desa model di kantor PKK, Sabtu (1/8). (Foto: Stef Kosat/vn)

 
Stef Kosat

TUGAS dalam menerjemahkan visi Gubernur-Wakil Gubenur NTT terkait sisa angka stunting NTT sebesar 28,4 persen bukanlah tugas mudah.

Karena itu, PKK, Bapelitbangda NTT, Dinkes, PUPR, DPRD, Pemkab/kota, LSM, gereja, masjid, dan lembaga adat harus ada dalam gerbong yang sama. Karena tujuan pengentasan stunting dan gizi buruk adalah untuk melahirkan generasi NTT yang unggul, cerdas dan berdaya saing.

Hal itu disampaikan oleh Ketua TP PKK Provinsi NTT Julie Sutrisno Laiskodat didampingi Wakil Ketua TPPKK NTT Maria Fransisca Djogo saat menerima bantuan dari UNICEF di kantor PKK NTT, Sabtu (1/8).

Bantuan tersebut berupa 20 saran cuci tangan lengkap dengan peralatan sanitasi, 13.620 batang sabun, 500 paket hygiene kit, dan buku panduan pembuatan disinfektan.

Menurut Julie Laiskodat mengatasi stunting bukan sebatas teori kesehatan, dana untuk pemberian makanan tambahan dan sosialisasi. Persoalan mendasar adalah ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, listrik, gizi, jamban sehat, MCK, dan pendampingan secara terus menerus oleh pemerintah.

Negara-negara seperti Thailand dan Filipina dulunya sama seperti NTT, memiliki masalah stunting. Namun semua komponen bersatu mengatasinya dan mereka menang memberantas stunting.

PKK NTT, demikian Julie, belajar dari negara-negara tersebut sehingga dibuatlah 21 desa model dan satu kelurahan model. Melalui program ini ibu-ibu di desa/kelurahan dilatih untuk berdaya secara ekonomi seperti menenun. Dekranasda yang akan membeli hasil tenun untuk dipasarkan.

Selain itu, memberi suplement kepada para remaja SMP-SMA karena mereka juga akan menikah, serta pendampingan terhadap ibu hamil hingga anaknya berusia dua tahun.

Tugas besar ini hanya akan sukses kalau dikerjakan oleh semua pihak dan porsi besarnya harus oleh kaum milenial.

“Jadi, gubernur dan para bupati/wali kota harus bisa memberi tugas kepada kaum milenial yang ahli gizi, kesehatan, dan kreatif. Anggaran bagi PKK juga harus besar supaya semua yang dibutuhkan masyarakat tercover. Karena PKK memiliki tenaga hingga desa tetapi tidak memiliki ilmu kecuali Dinkes”, tegas anggota Komisi IV DPR RI ini.

 

Dukungan UNICEF
Sementara perwakilan UNICEF NTT/NTB dr VAMA Chrisnadarmani mengatakan, lembaga mereka hadir sebagai mitra PKK NTT, untuk mensuport bagi pembangunan NTT, khususnya bidang kesehatan dan sudah pasti di dalamnya stunting dan gizi buruk lebih khusus 22 desa model.

Jadi UNICEF ingin membantu pembangunan kesehatan dalam RPJMD Pemprov NTT dan terutama pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Apalagi Sejak 2017 ispa di NTT itu sangat tinggi setelah pneomonia dan ini harus diperhatikan oleh pemerintah.

Karena itu, dalam masa pandemi korona air, sanitasi dan masker menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan persebaran virus dari manusia ke manusia. Sehingga pendekatan yang dilakukan saat ini adalah pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Dinkes NTT sudah lama bermitra dengan UNICEF, melalui program water, sanitation, and Hygiene Wash didukung pokja air minum, dan penyehatan lingkungan, himpunan ahli kesehatan lingkungan akan berpadu untuk memberi penguatan kapasitas melalui coaching pencegahan covid-19 bagi 22 desa model.

Tujuannya adalah PKK di desa-desa tersebut dapat membuat disinfektan maupun sarana cuci tangan yang sederhana sehingga tidak berharap kepada pemerintah saja. (R-2/ol)