Suket Bebas Covid-19 tidak Menjamin Seseorang Bebas Covid-19

berbagi di:
img-20200930-wa0018

 

Yohanes Rumat
Sekretaris Komisi V DPRD NTT

 

 

 
Sinta Tapobali

 
SURAT keterangan (Suket) rapid test maupun swab test yang menyatakan seseorang bebas Covid-19 tidak dapat menjamin seseorang bebas covid-19. Hal ini dibuktikan dari banyaknya pasien terpapar Covid 19 di kota Kupang, berasal dari klaster perjalanan yang dijamin oleh surat keterangan tersebut.

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat kepada VN pada Rabu (30/9) pagi.

Yohanes menilai, kebijakan Pemerintah dengan mengeluarkan surat bebas covid-19 bagi pelaku perjalanan yang berlaku selama 14 hari inilah, yang menyebabkan penyebaran virus ini semakin masif terjadi.

“Sebenarnya yang membuat virus ini menyebar ke mana-mana adalah kebijakan pemerintah yang mengeluarkan surat izin 14 hari setiap pelaku perjalanan diberikan kelonggaran untuk melakukan perjalan ke mana saja. Hemat kami surat jalan 14 hari dianggap bebas dari penyakit ini tidak ada satu orangpun yang bisa memberikan jaminan bahwa orang ini sehat seperti keterangan yg tertulis, buktinya banyak terpapar Covid-19 di Kota Kupang akibat pendatang klaster perjalanan yang dijamin oleh surat keterangan tersebut,” ungkapnya.

Menurut Yohanes, selain tidak ada jaminan terkait bebas Covid-19, surat keterangan tersebut juga dinilai membebani masyarakat karena harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan surat ini setiap kali ingin melakukan perjalanan keluar. Oleh karena itu ia menilai, pemerintah gagal dan ceroboh karena mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Lanjutnya, Pandemi covid-19 merupakan virus abadi yang akan tetap hidup di bumi, sehingga masyarakat diminta untuk hidup berdampingan dan membiasakan diri untuk selalu mengikuti standard WHO dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia maupun provinsi NTT dan Kota Kupang antara lain mencuci tangan, pakai masker dan menghindari kontak virus yang patut dicurigai di setiap klaster.

Ia berharap, masyarakat harus mampu mengkritisi kebijakan publik oleh pemerintah yang tidak menguntungkan masyarakat. Selain itu, kepada warga Kota Kupang yang sementara ini jumlah terpapar terbanyak di NTT, untuk tetap waspada dan tetap di rumah mengikuti semua aturan dan menjadikan aturan itu sebagai cara baru atau gaya baru menuju sehat dan pencegahan terhadap diri kita masing-masing. (Yan/ol)