Sumbangan ASN Pemprov Aman, Sumbangan Malam Dana Masih “Gelap”

berbagi di:
zakarias-moruk

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT Zakarias Moruk

Stef Kosat

Teka Teki mengenai keberadaan dan pemanfaatan dana sumbangan pihak ketiga untuk pembangunan Monumen Pancasila perlahan mulai terkuak.

Dana sumbangan para ASN lingkup Pemprov NTT melalui pemotongan tunjangan Kesra, ternyata masih diparkir di Kas Pemprov NTT. Sedangkan sumbangan donatur saat malam penggalangan dana sebesar Rp 500 juta, belum diketahui juntrungannya alias.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT Zakarias Moruk saat dikonfirmasi VN di ruang kerjanya, Jumat (28/6) mengaku bahwa dana sumbangan para ASN Pemprov masih ada di Kas Pemprov dan siap dipertanggungjawabkan. Sedangkan soal Rp 500 juta, tidak diketahuinya.

“Total pemotongan dana Kesra ASN mencapai Rp 821 juta lebih, ada di tangan Pemprov NTT. Dana tersebut belum dipergunakan alias masih parkir di kas daerah,” ungkap Zakarias Moruk.

Dia menjelaskan bahwa ASN Pemprov NTT yang menyumbang melalui pemotongan uang Kesra sebanyak 7.045 orang. Uang hasil pemotongan tersebut mencapai Rp 821.500.000.

Zakarias menjelaskan itu saat dikonfirmasi soal pernyataan Ketua FPK NTT, Pius Rengka bahwa dana sumbangan ASN Rp 821 juta itu sempat masuk rekening FPK, namun semuanya sudah diambil Pemprov NTT melalui Sekda Ben Polo Maing.

Zakarias mengatakan, uang tersebut masih tersimpan di kas dan akan dilaporkan ke Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Wagub Josef Nae Soi, dan Sekda Polo Maing.
Jumat (28/6) kemarin, ia sudah menggelar rapat internal untuk persiapan melaporkan uang tersebut kepada Gubernur, Wagub dan Sekda. “Mau dimanfaatkan untuk apa uang itu tergantung petunjuk dan arahan dari Pak Gubernur, Wagub dan Sekda,” jelasnya.

Dia kembali menegaskan, sesuai laporan staf, uang hasil pemotongan tunjangan Kesra ASN itu masih tersimpan di kas daerah. “Uang tersebut penganggarannya tidak digunakan untuk pembiayaan suatu kegiatan di luar, karena masuk kas daerah. Anggaran tersebut akan masuk dalam sisa kas daerah sehingga akan diprogramkan untuk kegiatan lain, bukan hanya fokus pada Monumen Pancasila itu,” katanya.

Sedangkan uang yang diperoleh pada malam penggalangan dana untuk pembangunan Monumen Pancasila yang sesuai daftar listnya mencapai Rp 500 juta, Zakarias mengaku tidak mengetahuinya. Namun ia mengatakan bahwa uang Rp 500 juta itu masih di FPK NTT.

“Uang Rp 821.500.000 itu semuanya uang Kesra ASN, dan semuanya masih di kas daerah. Sedangkan uang yang diperoleh pada malam penggalangan dana di rumah jabatan gubernur itu ada di pengurus FPK. Apakah uang itu masuk ke rekening FPK pastinya forum itu mengetahui uang itu. Sumbangan dari perusahaan mana pastinya mereka tahu,” tegasnya.

Zakarias mengatakan malam penggalangan dana itu terjadi pada 2017 lalu. “Tetapi secara eksplisit, siapapun yang menjabat kepala BKD harus bertanggungjawab untuk melaporkan kepada pimpinan yakni Gubernur. Awal Juli nanti dana tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan agar dana tersebut diarahkan untuk mendukung perangkat daerah dalam bentuk apa, namun kami belum melaporkan ke Gubernur,” katanya.
Sumbangan SKPD
Ditanya selain potongan Kesra ASN ada juga sumbangan wajib dari semua OPD minimal Rp 10 juta per OPD dan OPD “basah” bisa menyumbang lebih dari itu, Zakarias membenarkan.

“Daftar sumabangan tiap OPD dengan jumlah nominal Rp 10 juta atau lebih dari Rp 10 juta juga akan dilaporkan semua ke Gubernur,” katanya.

Dia yakin ada daftar list sumbangan wajib dari setiap OPD. “Pastinya ada daftar sehingga pada rapat internal tadi (kemarin) saya telah instruksikan agar kami di keuangan saling membackup dengan data,” urainya.

Ditanya total sumbangan semua OPD lingkup Setda NTT, Zakarias menjawab Rp 450.000.000. Dia kembali menegaskan bahwa tentu ada list sumbangan setiap OPD.
Tak Punya Rekening
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi NTT Pius Rengka menegaskan bahwa FPK NTT tidak memiliki bendahara karena FPK tidak memiliki uang dan Pemprov melalui Sekda Ben Polo Maing sudah mengambil semua uang yang masuk ke rekening FPK.

“Dengan diambilnya dana Rp 821.500.000 dari rekening FPK, maka saya tepuk tangan sudah. Karena pemerintah telah mengambilalih pembangunan Monumen Pancasila melalui APBD. Kami tidak perlu cari dana lagi karena semua sudah ditangani pemerintah,” tegas Pius.

Dia menjelaskan, sesungguhnya pada malam penggalangan dana di Rujab Gubernur NTT (Sabtu, 13 Juni 2017) hanya beredar daftar list dan terhimpun Rp 500 juta namun masih di atas kertas. “Pada malam itu hanya uang dari keluarga Theo Widodo yang masuk ke rekening FPK sebesar Rp 1 juta dan hibah tanah dari keluarga tersebut. Karena itu, mantan Gubernur Frans Lebu Raya mengimbau agar ASN lingkup provinsi menyumbang sehingga beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening FPK sebesar Rp 821.500.000,” beber Pius.

Selaku Ketua FPK, Pius mengaku tidak mengetahui uang yang masuk ke rekening FPK itu adalah uang pemotongan tunjangan Kesra ASN atau yang disumbangkan pihak ketiga nonASN seperti kalangan pengusaha, politisi, pejabat BUMN/BUMD, pers, dan sejumlah undangan lain.

“Benar ada uang masuk ke rekening FPK sebesar Rp 821.500.000, tapi semua telah dikembalikan ke Pemprov NTT melalui Sekda NTT Ben Polo Maing,” jelasnya.

Sebenarnya, tambah Pius, FPK berencana menggunakan uang yang ada itu untuk keliling NTT melakukan sosialisasi agar seluruh kabupaten/kota ikut berpartisipasi karena membangun Monumen Pancasila bukan hanya tugas Pemprov NTT tetapi semua elemen masyarakat demi persatuan dan kesatuan Indonesia.

Mantan Kepala Kesbangpol NTT, Sisilia Sona selaku pihak yang membentuk FPK NTT, dan juga selaku pembina FPK, belum berhasil dikonfirmasi. Dikontak ke ponselnya, namun tidak aktif.

Pesan yang dikirim ke WhatsApp dibawa namun tidak direspons. Sedangkan Sekda NTT Ben Polo Maing yang hendak dikonfirmasi, kemarin, tidak berhasil ditemui. Salah seorang stafnya mengatakan bahwa Sekda Polo Maing sedang bertugas di Jakarta. VN menghubungi melalui ponselnya pada pukul 20.21 Wita semalam, namun panggilan dialihkan. (mg-01/D-1)