Sumbangan Pajak PT MSM Paling Signifikan

berbagi di:
img-20191204-wa0015

Kepala KPP Pratama Waingapu, Yusuf Sarnoto. Foto: Jumal Hauteas/VN

 

 

Jumal Hauteas

Sumbangan pajak yang diberikan PT Muria Sumba Manis (MSM) paling signifikan untuk investasi bidang perkebunan dan industri yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan besaran pajak yang disetor oleh PT MSM terutama dari unsur pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan juga bertumbuh secara signifikan setiap tahunnya.

Kepala KPP Pratama Waingapu, Yusuf Sarnoto menyampaikan hal ini saat ditemui VN di ruang kerjanya, Selasa (3/12). Menurutnya, manajemen PT MSM sudah mendaftarkan unsur-unsur pajak yang bisa dibayarkan di KPP Waingapu sejak beberapa tahun silam, dan terus berkembang setiap tahunnya.

“Pajak yang dibayarkan ke daerah itu selain PBB ada juga PPh 21, PPh 23, dan juga pajak final atau pasal 4 ayat 2, dan semuanya sudah dibayarkan disini (KPP Waingapu), dan jumlahnya sangat signifikan,” jelasnya yang didampingi Kepala Seksi pelayanan, Kondrat dan Kepala Seksi Ekstensifikasi, Muhamad Hadi Santoso.

Ia menjelaskan, besaran pajak yang cukup signifikan dari PT MSM diantaranya adalah pada unsur pembangunan lahan, penanaman dan juga pemanfaatan sumber daya manusia, atau tenaga kerja asli Sumba. “Saya sempat berdiskusi dengan salah satu Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di MSM beberapa waktu lalu, dan penghasilannya ternyata cukup besar. Karena walau sifatnya THL, mereka bekerja setiap hari, sehingga kalau diakumulasikan untuk total hari kerja setiap bulan, bisa melampaui UMR (Upah Minimum Regional),” jelasnya.

Demikian halnya dengan sejumlah perusahaan lainnya yang sudah beroperasi di bidang perkebunan dan lainnya di Sumba Timur seperti PT PAS dan PT SAS. “Perusahaan lainnya juga sudah daftarkan pajaknya untuk PPh 21 dan juga pasal 4 ayat 2 nya. Karena untuk perusahaannya sendiri masih dibayarkan di kantor pajak tempat mereka mendaftar. Jadi kita harapkan nantinya setelah pabriknya sudah mulai beroperasi, perusahaannya sudah didaftarkan disini, karena itu sudah namanya produksi dan bukan investasi lagi,” urainya.

Selanjutnya sektor lain yang berpotensi untuk ikut memberikan kontribusi perpajakan di Sumba Timur dan Sumba pada umumnya adalah sektor pariwisata. Namun sampai saat ini belum cukup signifikan untuk menjadi pendapatan daerah. Namun saat ini geliatnya masih cukup terbatas pada orang-perorangan seperti pengrajin dan pedagang kain tenun ikat, dan jasa perhotelan.

“Sektor pariwisata juga sudah mulai berkembang, tetapi memang belum berdampak kepada pemerintah. Masih pada perhotelan dan juga souvenir. Jika sudah berkembang baik seperti Lombok atau Bali, barulah akan berdampak kepada pendapatan daerah,” tandasnya.

Sebelumnya dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumba Timur, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dalam pemandangan umumnya mempertanyakan pendapatan daerah dari sumber pajak, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sedang dan akan berinvestasi di Sumba Timur. Karena jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nya ke KPP Pratama Waingapu, akan sangat merugikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur. Karenanya F-PDIP meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi guna bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumba Timur.

Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali dalam jawaban pemerintah yang dibacakan pada Sidang Paripurna, Rabu (27/11) malam menjelaskan sejak tahun 2015, PT MSM, PT PAS, dan PT SAS sudah memiliki NPWP daerah yang terdaftar di KPP Pratama Waingapu. Karena itu, managemen ketiga perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ini juga terus melunasi kewajiban pajak daerah mereka yang kemudian Pemkab Sumba Timur mendapatkan bagiannya, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk PT MSM, PT PAS, dan PT BAS sudah memiliki NPWP daerah, dan kepada investor-investor lain yang sedang mau berinvestasi di Sumba Timur, pemerintah juga sudah menegaskan agar membuka NPWP daerah agar membayar pajak yang menjadi hak daerah di sini, agar meningkatkan pendapatan daerah kita,” jelasnya.(bev/ol).