Tak Ada Toleransi untuk Khilafah di Indonesia

berbagi di:
foto-hal-01-cover-foto-diskusi-kerukunan-dan-toleransi

Ketua Mui NTT, KH Abdul Makarim, Kapolresta Kupang Satrya Perdana P Tarung Binti, Rektor Muhammadiyah Kupang Dr Zainur Wula, Wakil Walikota Kupang dr Hermanus Man dan para tokoh agama serta pemuda kompak menolak paham radikalisme di NTT dan khususnya Kota Kupang pada focus group discussion, di Hotel Naka, Selasa (13/8). Foto: Stef Kosat/VN

 

Stef Kosat

Tidak ada toleransi bagi oknum dan kelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan paham khilafah. Indonesia adalah bangsa plural, bukan didirikan menjadi negara agama.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTT, H Abdulkadir Makarim dalam focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kupang di Hotel Naka, Kupang, Selasa (13/8).
Selain Makarim, berbicara dalam FGD tersebut adalah Kapolres Kupang Kota AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti, Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Zainur Wula, dan Wakil Wali Kota Kupang dr Hermanus Man.

Makarim mengatakan, diskusi mengenai kerukunan dan toleransi antarumat beragama terus berlangsung dari waktu ke waktu oleh berbagai pihak. “Namun saat ini diskusi kita harus lebih mengarah kepada pencegahan paham radikalisme dan bagaimana ideologi Pancasila terus digaungkan agar masyarakat tidak mudah terpapar radikalisme,” kata dia.

Ia mengatakan bahwa khilafah berasal dari kata “khalafa” yang berarti menggantikan. “Definisi khilafah sendiri merupakan preposisi dari kata khalifah. Sedangkan khilafah merujuk pada sistem kepemimpinan umat, dengan menggunakan Islam sebagai ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur’an, Hadits, Ijma dan Qiyas dan itu berlaku di negara Timur Tengah,” jelasnya.

Di Indonesia, lanjutnya, Pancasila adalah ideologi, pandangan hidup bangsa. Pancasila dengan 5 silanya merupakan ideologi negara, sedangkan khilafah merupakan sebuah sistem kepemimpinan yang dikenal dalam Islam. “Jadi kedua hal ini harus dibedakan oleh masyarakat khususnya para pendakwah agar tidak membingungkan masyarakat. Jadinya masyarakat akan saling curiga,” tegasnya.

Ia mengatakan Indonesia dipimpin oleh kepala negara yang dipilih melalui pemilu. Sedangkan pemimpin khilafah ditentukan melalui keputusan beberapa orang, dan bahkan oleh faktor keturunan. Dengan demikian, tegas Makarim, Pancasilah berbeda dengan khilafah.

“Jadi siapapun yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah, sebagaimana yang disampaikan panglima TNI, adalah pengkhianat bangsa,” tegas Makarim.

Khilafah, lanjut dia, bersumber dari Islam tentang sistem pemerintahan, namun bukan satu-satunya sistem yang sesuai syariat Islam. NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara serta merupakan hasil ijtihad para ulama dan sudah menjadi haluan para tokoh pendiri bangsa, tidak bertentangan dengan syariat Islam.

“Pancasilah tidak bertentangan dengan syariat Islam, tetapi Khilafah ingin mendirikan negara berdasarkan agama, itu bertentangan,” ucapnya.

Makarim mengakui penyebaran paham khilafah ini dilakukan secara masif untuk merongrong NKRI dan sasaran utamanya adalah generasi muda.

Ia menegaskan setiap upaya yang ingin memaksakan paham khilafah di Indonesia adalah bentuk pengingkaran dan penghianatan terhadap kesepakatan bangsa yang sudah menerima NKRI dan Pancasila. Diskusi untuk saling berbagi informasi antara seluruh elemen sangat penting untuk mendeteksi penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi kebangsaan.

 

 

Terpapar Radikalisme
Rektor UMK, Dr Zainur Wula mengatakan, pembudayaan ideologi Pancasila harus kembali dilakukan melalui wadah yang jelas. “Supaya paham Pancasilah kembali dipraktikkan oleh setiap orang sehingga tidak seenaknya orang lain memaksa yang lain untuk mengikuti pemahaman kelompok tertentu yang cenderung radikal,” katanya.

Radikalisme, kata dia, tidak pas dipraktikkan di Indonesia. Karena itu, tidak boleh pihak manapun memberi ruang bagi kelompok tersebut. Pemerintah perlu memberi ruang bagi kaum muda untuk berperan lebih dalam menjaga bangsa ini dari para radikalis itu dengan pembudayaan Pancasila. Karena pemuda adalah calon pemimpin masa depan dan ketika mereka pemuda menjadi pemimpin maka mereka tidak menyimpang dari Pancasila”, tegas Zainur.

Ia mengatakan fakta membuktikan bahwa dunia pendidikan di Indonesia sudah terpapar radilalisme dengan tingkat persentase mencapai 70 persen. Perguruan tinggi (negeri-swasta) memiliki peluang dan tantangan dalam menghadapi radikalisme. Semua stakeholder jangan hanya fokus pada upaya mencegah dan mengatasi khilafah, tetapi pembudayaan Pancasila harus mulai dilakukan sejak usia dini.

Dia meminta pemerintah dan aparat keamanan agar tidak boleh kompromi dengan pihak-pihak yang bertentangan dengan Pancasila.

“Indonesia tidak butuh khilafah sehingga penegakan hukum harus lebih pasti supaya pencegahan radikalisme bisa efektif,” tandasnya.

Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man mengatakan, Pancasila membuat Indonesia tidak pecah meski dirongrong berbagai isu sensitif.
“Jadi kita patut bersyukur, dan perlu diketahui tidak ada agama yang mengajarkan umatnya berkelahi. Tidak ada!” ujarnya.

Menruutnya, Kota Kupang masuk dalam jajaran kota dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia, dan ini patut dipertahankan. Deteksi dini terhadap paham-paham yang bertentangan Pancasila perlu ditingkatkan.

Ketua panitia FGD, Djimi Didok melaporkan, peserta dalam kegiatan tersebut sebanyak 45 orang dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok Cipayung, Kementrian Agama Kota Kupang dan berbagai unsur lainnya. (mg-01/S-1)