Tak Bayar Tunggakan, Tujuh Debitur BRI Terpaksa “Dipanggil” Ke Kejaksaan

berbagi di:
img-20190508-wa0024

Kepala BRI Cabang Ruteng, Ruseno Hidayat

 

 

Gerasimos Satria

Sebanyak tujuh orang debitur Bank BRI Cabang Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dipanggil untuk menghadap Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat,Rabu (8/5) di Labuan Bajo.

Mereka dipanggil lantaran tidak membayar tunggakan cicilan sejak tiga bulan lalu.

Kepala Pimpinan BRI Cabang Ruteng Ruseno Hidayat mengatakan nasabah yang dipanggil menghadap jaksa berjumlah tuju orang. Dua debitur  BRI KCP Labuan Bajo dan lima debitur BRI Unit Tangge. Tujuh debitur, salah satunya adalah PNS yang memiliki dua pinjaman dengan Bank NTT sehingga gaji minus, sedangkan enam orang lainnya pengusaha yang salah memanfaatkan dana pinjaman dan sudah tidak memiliki itikad baik dengan Bank BRI Cabang Ruteng untuk melunasi tunggakan.

Dia mengatakan ketujuh debitur dipanggil Bank BRI melalui Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Mereka dipanggil menghadap Jaksa Kejari Manggarai Barat guna negosiasi penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

“Apabila negosiasi ini tidak terpenuhi akan disomasi dan dilanjutkan dengan sita dan lelang atas aset yg dijaminkan,” ujar Ruseno.

Ruseno mengaku sebelumnya dipanggil menghadap Jaksa Kejari Manggarai Barat, pihak BRI Cabang Ruteng sudah melayangkan surat peringatan 1 hingga surat peringatan 3. Namun, ketujuh Debitur tersebut tidak membayar tunggakan dan kewajiban lainnya sebagai debitur.

“Hasil negoisasi di kantor Kejari Manggarai Barat, ketujuh debitur berjanji akan melunasi tunggakan yang belum dibayar. Bank BRI memberi waktu untuk menyelesaikan tunggakan sampai akhir Juni 2019 mendatang,” ujar Ruseno.

Kepala Kejaksaan Negeri Mangarai Barat,Julius Sigit Kristanto mengatakan penyelesaian kredit bermasalah termasuk dalam bidang perdata. Dalam Undang-Undang Kejaksaan diatur bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.

Dia mengatakan Bank BRI yang merupakan BUMN, bekerjasama dengan pihak kejaksaan dalam penanganan ‘kredit macet’. Kerjasama yang dapat diberikan kejaksaan adalah berupa bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, didasari dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Bank BRI.

“Kami diberi tugas juga untuk melakukan penagihan utang kepada debitur yang memiliki utang. Dimana uang negera itu harus dikembalikan sesuai perjanjian,” tutur Julius. (bev/ol)