Tangani Covid-19, Pemkab Belu Perintahkan Pakai Dana Desa

berbagi di:
img-20200331-wa0056

 

 

 

Mutiara Malahere

Pemerintah Kabupaten Belu telah menginstruksikan semua kepala desa untuk mengalokasikan dana desa untuk menangani dampak sosial ekonomi yang timbul akibat penyebaran Covid-19.

Adapun penggunaan dana desa tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan padat karya tunai.

Demikian penegasan Bupati Belu Willybrodus Lay dalam jumpa pers bersama awak media di Posko Percepatan Penanganan Covid-19 Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Selasa (31/3).

Bupati Lay menjelaskan pihaknya telah mengeluarkan instruksi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kepada semua lepala desa terkait langkah pemerintah desa dalam menangani dampak Covid-19 bagi masyarakat desa.

“Kami melakukan upaya mengatasi dampak sosial ekonomi masyarakat desa sesuai instruksi pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Desa Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai, dan melalui Dinas PMD telah mengeluarkan surat penegasan bagi semua desa di Belu,” ungkap Bupati Lay.

Terkait dana penanganan covid-19, lanjut Bupati Lay, pihaknya telah mengalokasikan anggaran Rp 15,8 milyar yang bersumber dari APBD dam Dana Alokasi Umum (DAU) terutama budget perjalanan dinas dan pemangkasan anggaran kegiatan operasional dari beberapa OPD.

“Sesuai instruksi Gubernur NTT untuk alokasi anggaran penanganan Covid-19, kami telah mengalokasikan dana Rp 15,8 milyar dan jumlahnya akan terus meningkat sesuai dengan kebutuhan daerah, serta antisipasi terhadap dampak ekonomi, kami telah memerintahkan semua kepala desa untuk mengalokasikan dana desa untuk menangani pencegahan Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Desa,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PMD Kabupaten BeluĀ  Januaria Nona Alo menjelaskan pihaknya telah mengeluarkan instruksi Bupati Belu yang memerintahkan semua kepala desa wajib melakukan perubahan APBDesa.

“Menindaklanjuti SE Kemendes tersebut, Bupati Belu telah mengeluarkan Instruksi melalui Surat Bupati Nomor : DPMD.140/14/III/2020 tertanggal 30 Maret 2020 Perihal Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa bahwa semua kepala desa wajib melakukan Perubahan APBDes sesuai dengan kondisi keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” ungkap Januaria.

Terkait pengelolaan padat karya tunai desa, tambah Januaria, sesuai dengan Surat Edaran KemendesĀ  bahwa pemerintah desa wajib melakukan pemberdayaan masyarakat melalui swakeloka dan pendayagubaan Sumber Daya alam, teknologi tepat guna, inovaai, dan SDM Desa.

Selain itu, dalam pengelolaan padat karya tunai desa harus melibatkan pekerja yang berasal dari anggota keluarga miskin, pengangguran, serta golongan marginal lain yang tidak memiliki penghasilan tetap dengan mendapatkan upah harian.

“Pengelolaan padat karya tunai desa harus melibatkan warga asli desa bersangkutan khususnya yang belum memiliki penghasilan serta harus mendapat upah harian dan pembiayaannya dari dana desa,” ulas Januaria.

Terkait ketentuan bagi pekerja pengelola padat karya desa, pihaknya meminta kepala desa wajib memperhatikan petunjuk Surat Edaran Kemendes yang mengatur jarak umum antar para pekerja harus 1-2 meter serta penggunaan masker bagi para pekerja yang sakit batuk, flu dan gangguan pernapasan. (bev/ol)