Tanggulangi Bencana Kekeringan, Pemkab TTU Gunakan Pos BTT

berbagi di:
img-20200922-wa0043

 

Penjabat Sekda TTU
Fransiskus Tilis

 

 

Gusty Amsikan

 

 

PEMERINTAH Kabupaten TTU akan menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) untuk menanggulangi bencana kekeringan yang terjadi di wilayah tersebut. Saat ini, Pemerintah masih menanti perhitungan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dari BPBD Kabupaten TTU. Sesuai rencana, bantuan air bersih bagi masyarakat akan disalurkan hingga bulan Desember mendatang.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekda Kabuaten TTU, Fransiskus Tilis, kepada wartawan, Selasa (22/9) di Kefamenanu, usai memimpin upacara penutupan HUT Kota Kefamenanu.

Fransiskus mengatakan bencana kekeringan yang terjadi di 184 desa/kelurahan di Kabupaten TTU menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Pihaknya telah menugaskan BPBD Kabupaten TTU untuk melayani masyarakat dengan menyediakan air bersih yang akan didistribusikan ke desa-desa yang mengalami bencana kekeringan dan yang benar-benar membutuhkan air bersih.

Menurut Fransiskus, Bupati TTU telah menginstruksikan penggunaan BTT untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Besaran anggaran untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat hingga bulan Desember masih dihitung oleh pihak BPBD Kabupaten TTU. Perhitungan dilakukan dengan mengkalkulasikan jumlah desa yang membutuhkan air bersih dan volume air yang akan didistribusikan setiap minggunya.

“Persoalan kekeringan memang menjadi perhatian pemerintah, kita tugaskan BPBD untuk melayani masyarakat dengan menyediakan air bersih yang akan didistribusikan dengan tangki. Pak Bupati juga sudah perintahkan agar kita menggunakan BTT untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Kebutuhannya masih dihitung oleh BPBD, sampai bulan Desember, berapa banyak desa yang membutuhkan dan didrop berapa kali dalam seminggu,” jelasnya.

Fransiskus menambahkan, perhitungan tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daaerah untuk menggelontorkan anggaran guna menanggulangi bencana kekeringan yang terjadi tahun ini. Selain itu, Pemerintah Daerah melalui BPBD Kabupaten TTU juga telah melayangkan surat permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten agar memberikan tambahan anggaran untuk mengatasi bencana kekeringan tersebut.

“Anggaran di BPBD hanya 40 juta dan hanya bisa melayani 12 desa. Makanya kita minta mereka segera perhitungkan anggarannya,masukkan ke keuangan dan akan disalurkan melalui biaya tak terduga untuk menangani bencana kekeringan itu. Yang pastinya Pemda bersedia melayani masyarakat yang kekurangan air bersih,”pungkasnya.

Sebelumya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten TTU, Yosefina Lake,mengatakan hingga memasuki akhir September 2020, jumlah desa/kelurahan di Kabupaten TTU yang terdata mengalami kekeringan sebanyak 184 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut, sesuai hasil pantauan pihaknya, ada 40 desa/kelurahan yang mengalami kekeringan terparah tahun ini.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Daerah melalui BPBD Kabupaten TTU akan mendistribusikan air bersih bagi desa/kelurahan yang benar-benar mengalami kekeringan. BPBD Kabupaten TTU dalam tahun ini akan memulai distribusi air bersih di bulan Oktober. Pasalnya, sesuai hasil pengamatan di lapangan, puncak kekeringan akan mulai terasa pada bulan Oktober nanti. Distribusi akan dilakukan pada desa yang memburuhkan air bersih.

“Ada 184 desa/kelurahan yang terdata mengalami kekeringan pada tahun ini. Upaya Pemerintah dalah hal ini BPBD, mendistribusikan air bersih bagi desa-desa yang benar-benar mengalami kekeringan. Kemungkinan dari 184 ini tidak ditanggulangi semuanya, kita akan prioritaskan desa/kelurahan yang benar-benar membutuhkan air bersih,”jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah berupaya melayangkan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk membantu menangani pendistribusian air bersih bagi masyarakat. Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat nantinya akan disalurkan kepada desa/kelurahan yang tidak tercakup dalam anggaran BPBD.

“Kita sedang berupaya menyampaikan permohonan ke Provinsi dan Pusat untuk membantu menangani pendistribusian air bersih ke desa-desa yang tidak tercakup dari anggaran BPBD. Semoga pada puncak kekeringan tahun ini, bantuan air bersih dapat menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan,”pungkasnya. (Yan/ol)