Target 16 Paket Jalan Provinsi Tuntas Enam Bulan

berbagi di:
Kabid Bina Marga Dinas PUPR NTT Adi Samuel Mboeik
Kabid Bina Marga Dinas PUPR NTT Adi Samuel Mboeik

SEBANYAK 16 paket proyek peningkatan jalan provinsi TA 2020 yang skema pembiayaannya dari kerja sama antara Pemprov NTT dengan PT Sarana Multi Infrastrukrur (SMI) senilai Rp189 miliar, baru bisa diproses lelang saat ini karena terkendala pandemi Covid-19.
Meski demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT tetap mematok target waktu penyelesaian ruas jalan sepanjang 212 kilometer tersebut, selama enam bulan dengan waktu efektif tersisa lima bulan.
“Lelang masih dalam proses. Kita berharap proses lelang cepat selesai dan rampung agar proyek-proyek jalan sudah bisa segera dikerjakan,” ungkap Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTT Adi Samuel Mboeik ketika ditemui VN di ruang kerjanya, Selasa (21/7) kemarin.
Adi menegaskan, pihaknya tidak lagi memikirkan ke belakang terkait hambatan pandemi Covid-19. Sehingga setiap paket ditargetkan waktu pengerjaan nantinya selama enam bulan.
Adi mengatakan, ke-16 paket proyek itu tersebar di Daratan Flores, Alor, Timor dan Sumba. Di Flores, tiga paket (Flotim, Manggarai dan Manggarai Barat). Di Daratan Sumba (4 paket), Kabupaten Kupang (2), TTS (3), Alor (4), dan Sumba (4). (lihat grafis)
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT Zakarias Moruk menjelaskan bahwa kerja sama dengan PT SMI seharusnya sudah selesai diteken awal tahun. Namun tertunda karena pandemi Covid-19. Beberapa tahapan mengalami pelambatan dalam survei oleh PT SMI.
“Untuk perbaikan jalan provinsi, sebelumnya Pemprov sudah meneken kerja sama dengan Bank NTT senilai Rp150 miliar, untuk membiayai 15 paket proyek jalan sepanjang 108 km,” bebernya.

Terobosan Baru
Kepala Dinas PUPR Maksi Erick Nenabu menegaskan bahwa
pihaknya bertekad di TA 2020 tidak ada lagi paket proyek luncuran. Sebab, proyek luncuran adalahsalah satu penyebab dinas yangdipimpinannya kewalahan di TA 2019.
“Tahun ini tanda tangan kontrak lebih awal yaitu bulan Maret. Tahun 2019 tanda tangan kontrak bulan April. Dengan tanda tangan kontrak lebih awal diharapkan di akhir tahun anggaran semua pekerjaan bisa selesai dengan baik,” kata Maksi dalam arahannya sebelum penandatanganan kontrak 26 paket proyek di kantornya.
Untuk mewujudkan tekad tersebut, Maksi terus mendorong agar rekanan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan berkualitas. Selain memberi dorongan kepada para rekanan, pihaknya juga melakukan satu terobosan yaitu menggabungkan penanggungjawab fisik dan pengawasan.
“Tahun ini juga ada perubahan. Fisik dan pengawasan dilakukan oleh seorang PPK (pejabat pembuat komitmen). Ini untuk memudahkan pengendalian,” katanya.
Sedangkan Ketua Komisi IV (yang membindangi PUPR) Agustinus Lobo meminta Dinas PUPR menyeleksi secara ketat para kontraktor yang mengikuti pelelangan agar proyek-proyek tidak jatuh ke tangan kontraktor bermasalah.
Anggota Komisi IV lainnya, Refafi Gah juga meminta PUPR memastikan ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki kontraktor agar tidak kesulitan dalam proses pengerjaan proyek nantinya. (mg-03/D-1)