Tax Amnesty sudah Hasilkan Rp 12 Miliar Lebih

berbagi di:
1

Suasana pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kupang, kemarin. Tampak warga antre untuk mendapatkan pelayanan. Foto: Nahor Fatbanu/VN

 
Ayub Ndun

Kebijakan pengampunan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat memberi dampak positif pada perolehan pajak daerah. Sejak kebijakan tax amnesty itu diberlakukan 1 Agustus lalu, hingga Senin (9/9) kemarin, total pembayaran pajak kendaraan sudah mencapai Rp 12.225.858.231.

Demikian diungkapkan Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang, Richard Noldi A Sanam melalui Kepala Tata Usaha, Rudi Wurarah, kemarin.
Rudi mengatakan, pemasukan pajak Rp 12 miliar lebih itu berasal dari pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dari 2.512 unit kendaraan bermotor.

“Sejak diberlakukan tax amnesty itu, total pendapatan sudah Rp 12 miliar lebih. Itu dari pembayaran PKB 2.512 kendaaran,” bebernya.

Rudi menguraikan, ada beberapa jenis kendaraan bermotor yang membayar PKB tersebut, yakni jeep, station wagon dan mini bus. Jenis kendaraan tersebut diklasifikasikan lagi dalam tiga tipe kendaraan, yakni Tipe A1, A2 dan A3.

“Untuk jenis dan tipe kendaraan ini, sebanyak 193 unit yang dilayani dalam melakukan pembayaran pajak,” ujarnya.

Untuk klasifikan jenis yang kedua adalah bus dan mikro bus. Jenis ini dibagi lagi dalam tiga tipe, yakni B1, B2 dan B3. B1 untuk kendaraan yang bukan umum, B2 untuk kendaraan umum dan B3 kendaraan dinas. Untuk klasifikasi ini, hanya satu unit yang terlayani.

Klasifikasi yang ketiga adalah truk, pick up, lige truk, damp truck dan truck box. Jenis ini dibagi lagi dalam tiga tipe, C1, C2 dan C3. C1 untuk kendaraan yang bukan umum, C2 untuk kendaran umum dan C3 untuk kendaraan dinas. Total 95 unit kendaraan yang terlayani untuk jenis kendaraan ini. Klasifikasi yang keempat adalah alat berat, dibagi dalam tiga tipe, yakni D1, D2 dan D3. D1 untuk kendaraan yang bukan umum, D2 untuk kendaraan umum dan D3 untuk kemdaraan dinas. Untuk jenis kendaraan ini, hanya satu unit yang dilayani.

Jenis yang kelima meliputi sepeda motor, skuter dan roda tiga. Jenis ini dibagi dalam tiga tipe. E1, E2 dan E3. E1 untuk kendaraan yang bukan umum, E2 untuk kendaraan umum dan E3 kendaraan dinas. Total yang dilayani pembayaran pajaknya sebanyak 2.222 unit.

Menurutnya, pajak kendaraan jika dibayarkan sesuai jatuh tempo, maka tidak akan dikenakan denda. Namun jika terlambat membayar setelah tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar dua persen pada bulan pertamanya.
Jika dalam bulan pertama juga belum juga membayar, maka dendanya naik menjadi empat persen di bulan kedua, dan menjadi enam persen di bulan ketiga. Begitulah dan seterunya untuk bulan-bulan selanjutnya. Biaya pokok pajak kendaran itu, akan dilakukan denda persen sesuai keterlambatan pembayaran perbukan tadi.

“Misalnya, saya punya motor Revo, dan tanggal jatuh tempo pada tanggal 17, dan biaya pajak yang seharusnya saya bayar misalkan Rp 187 ribu. Namun pada saat jatuh tempo tidak melakukan pembayaran, sampai satu bulan maka Rp 187 ribu kali dua persen pada bulan pertama,” jelasnya.
Jika dilakukan pembayaran di bulan yang sama saat tangal jatuh tempo, maka dikenakan denda Rp 3.000/hari. Jadi misalkan tanggal jatuh tempo tanggal 17 tapi saya membayarnya di tanggal 20 maka saya akan membayar denda perhari sebesar tiga ribu rupiah. Namun semua pembayaran ini, kembali pada jenis kendaraan serta tahun produksinya,” sebutnya.

Pantauan VN di Kantor Samsat Kupang, kemarin, sejak pukul 08.00 Wita, masyarakat sudah memadati ruang tunggu Samsat. Warga nampak tertib antre memperoleh pelayanan.

foto-hal-01-zeth-s-libing

Warga kelurahan Tode Kisar, Kota lama, Yance Joostensz mengatakan, ia sudah antre sekitar 30 menit untuk melunasi pajak sepeda motornya. Ia mengaku harus membayar Rp 716 ribu karena menunggak pajak selama dua tahun.

Warga lainnya, Aser Liat mengatakan, ia harus membayar sebesar Rp 1.985.000, karena telah menunggak pajak sepeda motor Honda Varionya selama enam tahun belakangan. Namun demikian, ia mengaku puas atas pelayanan dari kantor Samsat.

Senada, Rey Nggebu mengatakan, ia datang membayar pajak sepeda motor SB 150 R-nya, yang baru habis masa berlaku pajaknya. Ia harus mebayar Rpr 465.500.

“Menurut saya, pelayana di Samsat makin baik. Tidak ada pungutan apa-apa,” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) NTT, Zet Sony Libing mengatakan, pelayanan di Samsat akan terus digenjot untuk mendapai target pemasukan pajak.

“Sudah sekitar Rp 10 miliar ke atas sampai saat ini, sehingga harus genjot terus untuk mencapai target Rp 40 miliar,” ujar dia

Dia mengaku sudah menyurati semua UPT Pendapatan agar meningkatkan pelayanan pajak untuk mencapai target. “Kalau gagal capai target tentuk akan dievaluasi sehingga di tahun depan bisa maksimal,” ujarnya.
BPAD NTT berencana setelah program tax amnesty selesai, akan mengeluarkan kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor.

“Rencananya selesai tax amnesty, kami akan gelontorkan lagi kebijakan soal keringanan pajak kendaraan bermotor. Sehingga orang membeli kendaraan bermotor di Jakarta dan Kupang harganya tetap sama,” ungkapnya.

Selama ini terjadi perbedaan signifikan harga pembelian kendaraan hingga Rp 40 juta antara Kupang dan Jakarta. “Kalau banyak orang membeli kendaraan di Kupang maka tentu bayar pajak di sini. Ini yang kita inginkan daripada bayar pajak du luar,” pungkasnya. (mg-03/mg-18/D-1)