Tersangkut Korupsi, Tiga Pejabat Sarai Tak Terima Gaji

berbagi di:

Yulius Boni Geti

 

Tiga pejabat di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur yang ditahan Kejati NTT dalam kasus dugaan korupsi pembangunan tambak garam dan embung yakni Kepala Dinas PU Lay Rohi, Kepala Dinas Perindag Lewi Tandirura, dan Sekretaris Dinas Perindag Niko R Tari telah diberhentikan sementara dari aparatur sipil negara (ASN) dan sekaligus diberhentikan secara tetap dari jabatannya. Gaji ketiganya juga tidak dibayar tetapi diberikan dalam bentuk uang pemberhentian sebesar 50 persen dari penghasilan jabatan terakhir.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Sabu Raijua Wempy Imanuel Riwu kepada VN, Rabu (10/5).

Menurutnya, pemberhentian sementara dilakukan sesuai dengan amanat PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 276 huruf C yang mengatakan PNS yang ditahan karena diduga melakukan pidana kejahatan diberhentikan sementara dari ASN sampai ada keputusan tetap. Jika dalam keputusan dinyatakan tidak bersalah akan dipulihkan haknya namun bila dinyatakan bersalah maka akan diberhentikan.

Sementara, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Sabu Raijua Markus Lodo menjelaskan sesuai PP Nomor  11 Tahun 2017 pemberhentian sementara dari PNS dan sekaligus pemberhentian dari jabatan dan juga pasal yang menyatakan untuk diberhentikan yakni Pasal 276 huruf C.

“Jabatannya juga harus diberhentikan dan kalaupun divonis tidak bersalah jabatannya tidak bisa dipulihkan kembali tetapi akan mengikuti lelang jabatan bagi Eselon II, sedangkan eselon III diseleksi oleh penilai kinerja,” katanya

Ia mengatakan terkait gaji sebagai sorang PNS, hal tersebut diatur dalam Pasal 281 Ayat 1-4.

“Haknya sebagai ASN hanya dibayar 50 persen dari gaji terakhirnya,” jelasnya

Sementara untuk jabatannya yang diberhentikan tetap untuk jabatan eselon II diatur dalam Pasal 144 yakni diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi sementara jabatan administrator yakni eselon III diatur dalam Pasal 64 Ayat 1 huruf b.

Menurutnya, dengan masalah tiga pejabat tersebut maka Kabupaten Sabu Raijua makin mengalami kekurangan pejabat.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sabu Raijua Ruben Kale Dipa mengatakan pemberhentian sementara ketiga pejabat Sabu Raijua tersebut wajar dan tepat. Mereka bisa punya waktu untuk fokus pada proses hukum yang sedang mereka jalani.

“Kita menghormati proses hukum yang sedang terjadi dan kita mengetahui asas hukum di negara kita adalah asas praduga tak bersalah itu pun kita hormati,” ujarnya.

Menurutnya, bilamana dalam proses peradilan mereka tidak bersalah atau divonis bebas, maka mereka akan diaktifkan kembali sebagaimana biasa sebagai ASN dan mengabdi kembali di Kabupaten Sabu Raijua.