Thomas More Ditutut 8 Tahun Penjara tanpa Uang Pengganti

berbagi di:
img-20210217-wa0030

Suasana sidang kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkot Kupang dengan terdakwa Thomas More. Foto:Simon Selly/vn.

 

 

 

Yapy Manuleus & Simon Selly

 

 
PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengalihan aset Pemerintah Kota Kupang senilai Rp66 miliar lebih di Pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (17/2).

Sidang kali ini beragendakan pembacaan tuntutan Terdakwa Thomas More oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejati NTT.

Sidang dipimpin langsung leh Hakim Ketua Ari Prabowo, didampingi dua Hakim anggota yakni Ibnu Kholik dan Nggilu Liwar Awang. Dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Hendrik Tiip, Herry Franklin, dan Emerensiana Jehamat.
Sementara itu dari Penasihat Hukum Terdakwa Thomas More yakni Yoseph Patibean dan Siprianus Puribebe.

Dalam amar tuntutannya yang dibacakan oleh JPU Hendrik Tiip tersebut, JPU menegaskan bahwa terdakwa Thomas More yang merupakan mantan Kepala BPN Kota Kupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum, untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.
Akan tetapi karena terdakwa Thomas More sudah mengembalikan SHM atas nama terdakwa sendiri dan telah menghapus pada buku tanah di kantor Pertanahan Kota Kupang, maka terdakwa tidak dibebankan uang Pengganti.

Bahwa sesuai dengan Fakta persidangan terdakwa telah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU Nomor 33 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

“Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini yakni: hal-hal yang memberatkan itu bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi, serta perbuatan terdakwa turut berperan terjadinya kerugian Negara,” kata Hendrik Tiip dalam pembacaannya.
Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yakni Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah membatalkan SHM atas nama Terdakwa sendiri. Serta terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga.

Oleh sebab itu JPU menyatakan Terdakwa Thomas More terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 Tahun, Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar 1 Miliar.

Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan 6 bulan.

Sidang pun akan kembali dilanjutkan pada Rabu(24/2) dipengadilan Tipikor Kupang. Sebelumnya Terdakwa Jonas Salean sudah dituntut 12 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar serta uang pengganti 750 Juta di Pengadilan Tipikor Kupang pada Senin (15/2) kemarin dengan kasus yang sama. (Yan/ol)