Tiga bulan ke depan 40.000 warga harus dapat E- KTP

berbagi di:
img-20200127-wa0045

 

 

 

Stef Kosat

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang mulai hari ini Senin 27 Januari, masyarakat Kota Kupang yang telah melakukan perekaman e-KTP sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 bisa langsung langsung mengambil KTP di Dukcapil karena semua e- KTP telah jadi.

Hal ini disampaikan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Agus Ririmase pada Senin (27/1).

Jefri mengatakan Pemkot Kupang menargetkan dalam 3 bulan ke depan, 40.000 warga yang belum miliki e-KT sudah bisa melakukan perekaman dan mendapatkan e-KTP. Blanko dan alat perekaman juga siap maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mengurus e-KTP.

“Pemkot Kupang sendiri menganggarkan Rp 200 juta untuk membeli 15 ribu blanko e KTP karena masih 40.000 warga yang belum miliki e-KTP. Jadi mulai Senin 27 Januari ini kita targetkan 3 bulan semua masyarakat sudah harus miliki e-KTP. Tetapi kalau Kadis Dukcapil bisa menyelesaikan 40.000 e-KTP dalam satu bulan lebih bagus lagi,” harap Jeriko.

Bahkan Jefri meminta pelayanan Dukcapil dilakukan selama 24 jam.

“Pak Agus tinggal bagi shift untuk para petugas sehingga pelayanan bisa 24 jam. Siapa yang bertugas malam, tugas sore, dan pagi harus jelas supaya target 3 bulan 40.000 warga yang belum miliki E KTP harus beres,” tegasnya.

Saat ini ada 5.000 orang yang antri untuk mengambil e-KTP karena sudah melakukan perekaman. Dukcapil Kota Kupang mendapat 4000 keping blanko e-KTP. Masyarakat bisa datang kapan saja ke Dukcapil untuk mengurus e-KTP mereka.

Dalam kesempatan itu, Jefri sempat membagi beberapa keping e-KTP yang sudah jadi.

Pantauan VN, Jefri menyambangi masyarakat di ruang antrian maupun tenda Dukcapil.

“Jadi Bapak, Ibu boleh datangi Dukcapil Kota Kupang pagi, sore dan malam supaya tidak kepanasan,” ujar Jefri.

Sementara Kepala Dukcapil Kota Kupang, Agus Riri Mase mengatakan akan berupaya menginplementasikan instruksi wali kota.

Kadis yang baru dilantik beberapa waktu lalu itu juga menyinggung calo e-KTP sering mencari keuntungan pada dinas tersebut.

“Sehingga ke depan tidak boleh ada siapapun termasuk RT sekalian yang mengatasnamakan masyarakat untuk mengurus e- KTP. Padahal itu praktik korupsi terselubung. Kami akan basmi sesua calo e-KTP sehingga masyarakat terlayani semua, “tegas mantan Protokol Dirjen Dukcapil itu.

“Masyarakat yang belum miliki e- KTP harus datang sendiri tanpa kecuali baru Dukcapil layani. Jangan coba-coba menyuruh RT/RW untuk membantu masyarakat mengurus e- KTP karena itu membuka peluang korupsi kecil-kecil. Selain itu cara perantara menghambat masyarakat cepat memiliki e- KTP. Seluruh percaloan akan ditiadakan di Dukcapil dan pelayanan akan dicek U IN U7berkasnya secara komprehensif, ” pungkasnya. (Bev/ol)