Tiga Pimpinan DPRD Dilantik

berbagi di:
foto-hal-14-sumpa-janji-pimpinan-dprd-malaka

Pimpinan DPRD Kabupaten Malaka mengucapkan sumpah/janji yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, Kamis (10/10). Foto: Wilfridus Wedi/VN

 

 

Wilfridus Wedi

Tiga pimpinan definitif DPRD Malaka periode 2019-2024 dilantik dalam sidang paripurna yang berlangsung di ruang DPRD Malaka, Kamis (10/10).

Pelantikan tersebut sesuai surat keputusan Gubernur NTT bernomor:Pem.172.1/II/385/X/2019. Berdasarkan SK, Adrianus Bria Seran (Golkar) menjabat sebagai Ketua DPRD dan dua wakil ketua masing-masing Devy Hermin Ndolu (PDIP) dan Hendrikus Fahik Taek (PKB). Pelantikan dipimpim oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua.

Ketua DPRD Malaka Adrianus Bria Seran, mengatakan, banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih.

“Hari ini, kami telah bersumpah dan berjanji akan bekerja secara kolektif kolegial serta mengutamakan kepentingan aspirasi rakyat selama lima tahun kedepan,” katanya.

Kepemimpinan DPRD yang bersifat kolektif kolegial harus diwujudnyatakan dengan membangun semangat kebersamaan, kerjasama, dan berjiwa gotong royong.

“Semangat gotong royong inilah yang dapat kita optimalkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat dengan membangun komunikasi serta menerima masukan, saran, dari setiap anggota dewan yang terhimpun dalam fraksi, komisi serta berbagai alat kelengkapan DPRD lainnya.

Ia mengajak seluruh anggota DPRD agar dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan hati yang tulus dan mulia.

“Tugas ini merupakan sebuah amanah mulia yang menuntut kita untuk bertanggung jawab dan mulaikan secara bersama,” katanya.

Ia mengatakan sebagai pimpinan DPRD, tentu akan mempengaruhi mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi setiap anggota DPRD agar dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman pada peraturan dan perundangan agar bisa mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

“Yaitu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, dengan memperjuangkan aspirasi rakyat sehingga bisa mewujudkan pembangunan daerah sesuai harapan masyarakat,” katanya.

Ia berharap DPRD Malaka dalam menjalankan mekanisme check and balance, harus berpatok pada demokrasi yang konstruktif dan dinamis serta berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945

“Persepsi yang kontraproduktif dalam demokrasi bukan berarti kita berbeda dan terpecah belah tetapi kita berandil dalam mewujudkan pembangunan daerah di Rai Malaka tercinta ini,” ujarnya

DPRD harus menjaga persatuan dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan peran dan fungsi sesuai harapan rakyat.

“Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi memberikan masukan dalam mengimplempentasikan sebagai representasi rakyat sehingga gedung DPRD adalah rumah rakyat dan kami tetap berkomitmen dengan menggelorakan semangat gotong royong terbuka dan aspiratif,” tuturnya.

Sementara, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran menyampaikan profisiat kepada ketiga pimpinan DPRD yang telah bersumpah dan berjanji secara kolektif dan kolegial dalam membangun Malaka lima Tahun mendatang.

“Perstiwa pengucapan sumpah dan janji dan pelantikan DPRD Malaka hari ini merupakan salah satu momentum penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Malaka selama lima tahun kedepan.

Pimpinan dewan yang bersifat kolektif kolegial harus diwujudkan dengan membangun kebersamaan dalam semangat gotong royong.

“Hanya dengan semangat gotong royong dan niat pengabdian yang tulus maka amanat sebagai wakil rakyat dalam rumah bersama aspirasi demokrasi berjalan dengan baik.

Harapannya, semoga setelah pelantikan anggota DPRD Malaka dapat membawa hembusan angin segar bagi proses pemerintahan di kabupaten Malaka agar semakin efektif, efisien, harmonis dalam tugas pelayanan dan pemberdayaan untuk membangun dan menyejajterahkan masyarakat.

Ia menambahkan, pada hakikatnya DPRD memiliki fungsi dan kedudukan yang setara dengan kepala daerah untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Relasi dan kemitraan yang sejati antara DPRD dan kepala daerah merupakan prasyarat mutlak yang tidak boleh tawar menawar dalam proses pemerintahan yang baik guna menjamin optimal tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian DPRD dan Pemerintah tidak boleh mengenal politik bumi hangus harus memiliki satu semangat dan satu jiwa.
Bupati SBD mengingatkan kepada anggota DPRD karena memasuki triwulan ke-IV Tahun 2019 ada beberapa agenda yang harus dibahas.

“Di antaranya, pembahasan Ranperda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2019 masa sidang II, dan Ranperda APBD tahun anggaran 2020, sidang III, serta pembahasan pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai implementasi peraturan dalam negeri Nomor 11 Tahun 2019.

“Oleh karena itu, setelah pelantikan ini kita bisa membahas secara bersama-sama demi mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.(mg-24/S-1)