Tim Pemeriksa Kumpulkan Bukti Hadapi Bantahan Fabianus Suban

berbagi di:
Ada Pungli Dalam Sertifikat Gratis Jokowi

 

Gusty Amsikan

Tim Pemeriksa kasus dugaan pungli oleh Kepala SMPN 1 Biboki Selatan Fabianus Suban Jumat (29/9) lalu menggelar pemeriksaan terhadap empat orang saksi dalam kasus tersebut. Pemeriksaan terhadap para saksi digelar untuk mencari kebenaran materi serta kesesuaian antara keterangan yang diberikan terperiksa dengan saksi-saksi. Pemeriksaan difokuskan pada awal mula diberlakukannya pungutan. Pasalnya, terperiksa mengaku hanya menerima uang, sementara informasi yang beredar menyebutkan terperiksa memberlakukan pungutan terhadap para korban.

Hal ini disampaikan Sekretaris Tim Pemeriksa, Tri Setiyo Budi, ketika dikonfirmasi VN Sabtu (30/9), di Kefamenanu.

Budi mengatakan para saksi tersebut diantaranya, Petrus Tmaneak, Barnabas Pius Meak, Maria Ostelu, yang merupakan korban serta Sisilia Baoktuna yang adalah Operator SMP Negeri Biboki Selatan.

Budi mengaku, dalam proses pemeriksaan terhadap terperiksa, pihaknya menemukan perbedaan antara pengakuan terperiksa dengan informasi yang beredar di kalangan korban dan beberapa media. Dalam keterangannya, terperiksa mengaku hanya menerima dari para korban. Sementara, informasi yang beredar terperiksalah yang memberlakukan pungutan terhadap para korban. KArena itu, pihaknya harus melakukan konfirmasi dengan saksi-saksi untuk meluruskan keterangan sesuai fakta.

“Kita sedang himpun keterangan dari saksi-saksi terkait mengapa saat itu mereka mengumpulkan uang. Dan siapa yang memulai adaanya tawaran ini, sehingga saksi-saksi dan korban lainnya memberikan uang kepada terperiksa. Ini juga terkait dengan pernyataan terperiksa bahwa ia sudah mengembalikan uang. Hal inilah yang perlu kita konfirmasi,” tandasnya.

Ia menambahkan setelah proses pemeriksaan terhadap para saksi selesai digelar, pihaknya akan mengkaji dan menganalisa keterangan terperiksa, saksi-saksi, serta bukti-bukti yang ada. Hasil kajian dan analisa akan disimpulkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Laporan yang telah dibuat akan disampaikan kepada PPK dalam hal ini Bupati TTU beserta rekomendasi dari tim pemeriksa.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten TTU, Yakobus Taek Amfotis, mengatakan tim pemeriksa kasus dugaan pungutan liar oleh Kepala SMP Negeri Biboki Selatan tengah berproses. Dalam SK tersebut, tim pemeriksa diberikan deadline waktu tiga bulan penuh guna menjalankan tugas menggelar pemeriksaan terhadap terperiksa dan pihak-pihak terkait lainnya. Tim pemeriksa diharapkan memanfaatkan deadline waktu yang ada semaksimal mungkin guna menuntaskan proses pemeriksaan.

Menurut Amfotis, saat ini tim pemeriksa yang telah dibentuk tengah melakukan proses pemeriksaan terhadap terperiksa dan saksi-saksi. Setelah proses pemeriksaan berakhir, tim akan membuat LHP kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dalam laporan itu, tim pemeriksa akan memberikan rekomendasi sanksi yang akan diberikan kepada terperiksa sesuai tingkat pelanggarannya. Sanksi yang diberikan meliputi sanksi ringan, sedang, maupun berat tergantung berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Keputusan akhir terkait pemberian sanksi sepenuhnya berada di tangan Bupati selaku PPK.