Timor Leste jadi Negara Tujuan Utama Ekspor NTT

berbagi di:
Ketua DPRD NTT Emi Nomleni menyerahkan dua Ranperda inisiatif DPRD kepada Wagub Josef Nae Soi untuk dibahas oleh Pemerintah Provinsi. (Dok.Humas Pemprov)

Ketua DPRD NTT Emi Nomleni menyerahkan dua Ranperda inisiatif DPRD kepada Wagub Josef Nae Soi untuk dibahas oleh Pemerintah Provinsi. (Dok.Humas Pemprov NTT)

 

 

NTT sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste harus memanfaatkan posisi strategis yang ada untuk mengembangkan sektor industri. Dengan letaknya yang sangat strategis, Timor Leste harus dijadikan negara tujuan utama mengekspor semua hasil produksi yang dihasilkan di NTT dari semua sektor yang ada.

“NTT belum semaksimal mungkin memanfaatkan posisi strategis kondisi geografis NTT. Berbatasan langsung dengan RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) sehingga bisa jadikan Timor Leste sebagai negara utama tujuan ekspor NTT,” kata Aloysius Malo Ladi, Wakil Ketua DPRD NTT saat membacakan Penjelasan Pimpinan DPRD NTT pada Sidang Paripurna DPRD NTT, Rabu (29/7), yang dikutip dari Siaran Pers Biro Humas Setda NTT yang diterima VN Rabu (29/7) siang.

Penjelasan itu disampaikan Alo Ladi terkait dua Ranperda Inisiatif DPRD tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTT Tahun 2020-2024 dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dikatakan Alo Ladi, Ranperda Rencana Pembangunan Industri diajukan selain karena alasan yuridis, juga karena sumbangsih sektor industri untuk PDRB NTT belum besar.Karena kurangnya akses pasar dan sumber dana, rendahnya SDM, teknologi serta manajemen.

“Salah satu kendala yang dihadapi pelaku Industri Kecil dan Menengah (di NTT) adalah permodalan dan keterbatasan akses perbankan,” jelas Alo Ladi.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB itu mengungkapkan, pengajuan Ranperda Izin Usaha Perikanan bertujuan, meningkatkan PAD Provinsi NTT. Terutama untuk kapal penangkap ikan berukuran di atas 5GT sampai dengan 30GT dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di atas 5GT sampai dengan 30GT.

“NTT memiliki potensi retribusi izin usaha perikanan yang diestimasi memberikan kontribusi PAD setiap tahun kira-kira sebesar Rp100 miliar yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat,” jelasnya.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni dan dihadiri 30 anggota DPRD NTT. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi dan pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD NTT menyerahkan dua Ranperda inisiatif DPRD itu kepada Wagub Josef Nae Soi untuk dibahas oleh Pemerintah Provinsi. Rencananya, Pemprov NTT akan memberikan tanggapan terhadap dua Ranperda itu, Senin,(3/8) mendatang. (yan/ol)