TP4D Ancam Bongkar Jalan Bermasalah

berbagi di:
Pembangunan ruas jalan menju SMAN 2 Kefamenanu yang  disebut DPRD menggunakan komposisi agregat yang tidak sesuai spec.

Gusty Amsikan

Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten TTU, Nusa Tenggara Timur telah berkoordinasi dengan PPK dan Bagian Laboratorium PU terkait adanya indikasi ketidaksesuaian material dalam pengerjaan agregat A pada proyek peningkatan sepuluh ruas jalan di Kota Kefamenanu. Pihaknya bersama PPK dan pihak laporatorium akan segera turun langsung ke lokasi untuk mengecek kejanggalan spek. Jika tidak sesuai, maka pihak rekanan wajib membongkar dan mengganti material sesuai dengan spek.

Demikian disampaikan Ketua TP4D, Catur Novantoro Prabowo, kepada VN, Kamis (28/9) lalu di Kefamenanu.

Novantoro mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PPK terkait adanya indikasi ketidaksesuaian penggunaan material dalam pengerjaan agregat A pada proyek peningkatan sepuluh ruas jalan di Kota Kefamenanu. Dalam koordinasi tersebut, pihaknya bersama PPK bersepakat melakukan peninjauan ulang hasil laboratorium dan pengecekan langsung.

Menurut Novantoro, jika dalam pengecekan langsung di lapangan ditemukan fakta bahwa material agregat yang digunakan tidak sesuai spek, maka pihak rekanan harus membongkar dan mengganti material sesuai dengan spek. Namun, TP4D tidak berwenang untuk menyatakan apakah pengerjaannya telah sesuai atau tidak. Pasalnya, pihaknya hanya berwenang dari aspek hukum dan bukan teknis. Untuk menyatakan bahwa pengerjaan agregat telah sesuai dengan spek ataukah tidak, pihaknya harus bekerja sama dengan ahli dari PU yang telah terlatih di bidangnya.

“Kita harapkan PPK bisa bertindak sesuai aturan yang ada. Jika memang tidak sesuai spek maka harus dibongkar. Kalau masalah teknis bukan wilayah kami karena kami tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan itu layak atau tidak. Nanti kami bersama PPK dan juga dari laboratorium akan cek ke lapangan bersama-sama apakah materialnya sesuai ataukah tidak. Kalau tidak sesuai ya harus sesuaikan dengan kontrak. TP4D berwenang dari aspek hukumnya, kalau aspek teknis dan mutunya itu kewenangan pengawas dan PPK. Kami tunggu PPK, pengawas, dan petugas laboratorium untuk pengecekan sandcone, sesuai atau tidak. Untuk menyatakan itu sesuai atau tidak kami harus bekerja sama dengan ahlinya dari PU yang sudah terlatih di bidangnya,”jelasnya

Ia menambahkan pihaknya sangat berterima kasih kepada anggota dewan yang telah melakukan monitoring langsung di lapangan dan menemukan indikasi ketidaksesuaian tersebut. Hal itu sangat membantu karena pihaknya saat ini harus mengawasi pelaksanaan puluhan proyek dan juga dana desa. Selain itu, pihaknya juga mengalami sejumlah kendala lain seperri terbatasnya tenaga serta tugas-tugas lain. Pihaknya alan berupaya secepatnya menyelesaikan persoalan tersebut.

“Terima kasih sudah ada masukan atau kritik dari anggota DPR. Kami akan berupaya secepatnya biar tidak berlarut-larut masalah dan menimbulkan polemik di masyarakat. Kalau memang pengerjaan agregat tidak sesuai spek, maka konsekuensinya pihak rekanan harus membongkardan mengerjakan ulang,”pungkasnya.

Sebelumnya anggota Komisi C DPRD TTU Fabianus Alisiono dan Ketua Komisi A DPRD TTU, Carlos Sonbay, mengatakan
Peringatan keras yang diberikan oleh DPRD Kabupaten TTU terkait pengerjaan agregat A yang tidak sesuai spec pada proyek peningkatan 11 ruas jalan di Kota Kefamenanu, rupanya tak digubris oleh PPK dan pihak rekanan. Kendati, material agregat yang digunakan tak sesuai spec, namun pihak rekanan terus melanjutkan pekerjaan tanpa adanya koreksi dari PPK.

Sikap PPK dan rekanan yang seolah tak perduli dengan teguran tersebut, membuat DPRD berang dan meminta Bupati serta aparat penegak hukum segera turun tangan dalam kasus ini. Jika tidak, DPRD akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus), guna melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus dimaksud. Pasalnya, model pekerjaan tanpa menggunakan batu pecah tersebut, ditengarai mengabaikan mutu pembangunan serta
merugikan keuangan negara.

Sayangnya, hasil temuan yang dilaporkan pihaknya kepada pemerintah tidak ditindaklanjuti oleh PPK. PPK tidak memperhatikan pengerjaan agregat di lapangan dan membiarkan rekanan melanjutkan pekerjaannya. Hal tersebut menguatkan dugaan pihaknya bahwa hasil laboratorium yang dikeluarkan Dinas PU patut dicurigai. Untuk itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum segera menyelidiki paket pekerjaan tersebut. Pasalnya, proyek tersebut, menelan anggaran hingga 10 miliard lebih. Ironisnya, hal tersebut luput dari perhatian Dinas Cipta Karya, Dinas PU , penegak hukum serta Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), yang dikendalikan oleh Kejaksaan. Kondisi ini jelas menimbulkan dugaan adanya konspirasi dalam proses pekerjaan tersebut.