Uskup Ruteng Tolak Keras Wisata Halal

berbagi di:
uskup-silvester-san_20171014_211811

Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng, Mgr Silvester San

 

 

Gerasimo Satria

Keuskupan Ruteng pada prinsipnya menghargai setiap usaha memajukan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan Flores pada umumnya melalui perluasan pasar pariwisata.

Namun, Keuskupan Ruteng dengan tegas menolak rencana penerapan Program Wisata Halal di Labuan Bajo yang sudah disosialisasikan di Labuan Bajo dalam sebuah seminar pada 30 April 2019 oleh Direktur Utama BOP Labuan Bajo Shana Fatina dan dihadiri pihak Kementerian Pariwisata.

Demikian disampaikan Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng, Mgr Silvester San dalam surat Nomor 174/I.1/V/ 2019 tertanggal 6 Mei 2019
yang ditujukan kepada Direktrur Utama BOP Labuan Bajo, dan tembusannya untuk Kementerian Pariwisata di Jakarta, Gubernur NTT di Kupang, Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo, serta media massa.

Ia mengatakan hospitalitas yang bertumbuh dari budaya lokal Manggarai selama ini menghargai dan menyambut baik semua wisatawan dari berbagai daerah dan mancanegara dengan latar belakang yang majemuk, termasuk dari kalangan Muslim. “Namun, kami menolak dengan tegas wacana dan agenda pariwisata halal di Labuan Bajo, Manggarai Barat,” tegas Silvester San, yang juga Uskup Denpasar ini.

Dalam surat tersebut disampaikan beberapa alasan penolakan terhadap rencana penerapan wisata halal di Labuan Bajo. Pertama, wacana wisata halal telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan dapat menimbulkan konflik sosial yang pada gilirannya merusak perkembangan pariwisata itu sendiri.

Kedua, konsep pariwisata halal bersifat eksklusif, dan kurang menghormati kebhinnekaan yang menjadi roh dasar negara yang berdasarkan Pancasila.

“Kemajemukan suku, budaya, agama yang membentuk Indonesia akan terganggu dengan adanya aturan dan tata kelola yang eksklusif,” tegas Uskup San dalam surat tersebut.

Ketiga, pariwisata halal tidak sesuai dengan konteks kebudayaan lokal Manggarai dan keyakinan mayoritas masyarakat di wilayah Mabar.

“Pariwisata yang sejati mesti berpangkal pada kekhasan dan kekayaan tradisi lokal,” lanjutnya.

 

Rekomendasi Keuskupan
Melalui surat tersebut juga, Keuskupan Ruteng merekomendasikan beberapa hal untuk pengembangan pariwisata Mabar. Pertama, pariwisata mesti berbasis pada budaya dan tradisi lokal, serta selaras dengan kelestarian alam dan keutuhan ciptaan (ekologi). Pariwisata kultural-ekologis inilah yang meneguhkan kebangsaan Indonesia dan memikat wisatawan dari seluruh Nusantara dan mancanegara.

Kedua, pembangunan pariwisata harus terarah kepada kesejahteraan umum dan menghargai martabat manusia. Nilai-nilai kemanusiaan, kemajemukan, inklusivitas dan keadilan sosial mesti menjadi prinsip yang menjiwai pembangunan pariwisata.

Ketiga, pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal baik dalam keuntungan ekonomis yang diperoleh maupun dalam partisipasi dan pemberdayaan warga lokal dalam industri pariwisata.

“Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton dan bukannya pelaku pariwisata. Istilah Manggarai ‘long ata lonto, lonto ata long’,” tulis Uskup San.

Keempat, dalam kaitan ini, perlu segera ditangani masalah-masalah aktual di Labuan Bajo seperti marjinalisasi penduduk lokal melalui penguasaan tanah oleh pihak investor, minimnya akses publik terhadap pantai, praktik mafia tanah, kekacauan dan konflik akibat sertifikat tanah ganda dan lemahnya penegakan hukum.

Kelima, persoalan-persoalan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan Flores pada umumnya, hendaknya diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku dan dalam semangat kearifan lokal atau dalam istilah Manggarai ‘lonto léok, réjé lélé, bantang cama’ atau musyawarah untuk mufakat yang mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, dan persaudaraan.

 

Klarifikasi BOP
Pada Senin (6/5) kemarin, Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat dan stakeholder di Labuan Bajo menggelar diskusi membahas wacana wisata halal yang disosialisasikan di Labuan Bajo.

Direktur Utama (Dirut) BOP Labuan Bajo, Shana Fatina dalam diskusi tersebut melakukan klarifikasi bahwa BOP tidak memiliki niat dan tidak akan pernah memberi label wisata halal Labuan Bajo.

Ditegaskannya bahwa BOP Labuan Bajo-Flores berperan menjalankan fungsi koordinatif selaku penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah, serta para stakeholder pariwisata. Hal itu dalam rangka mempercepat pembangunan pariwisata di Labuan Bajo sebagai bagian dari destinasi pariwisata super prioritas.

Dalam membangun dan mengembangkan pariwisata Labuan Bajo, kata dia, BOP Labuan Bajo berkomitmen mengedepankan kearifan lokal, yakni pembangunan pariwisata berbasis budaya dan tradisi lokal yang selaras dengan kelestarian alam.

“Demikian klarifikasi ini kami buat untuk sekiranya menjernihkan kesimpangsiuran informasi yang selama ini berkembang. Mari kita bersama-sama menjaga iklim pariwisata yang kondusif dan bekerja sama mewujudkan pariwisata yang inklusif di Labuan Bajo,” demikian Shana. (mg-17/E-1)