Vonis Nurhadi Mengecewakan

berbagi di:
stop-korupsi

 

 

 

KOMITMEN dan keseriusan para penegak hukum dalam memberantas korupsi kembali dipertanyakan. Alih-alih menguatkan harapan, mereka justru terus mempertontonkan tindakan yang menggerus harapan itu.

Kabar buruk terkini dalam upaya pemberangusan korupsi datang dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang putusan, Rabu (10/3), majelis hakim yang diketuai Saifuddin Zuhri menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Nurhadi. Pada saat bersamaan, besaran vonis yang sama ditimpakan buat menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono.

Oleh majelis, Nurhadi dan Rezky dinyatakan bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Nurhadi terbukti menerima suap Rp49 miliar.

Nurhadi bukanlah terdakwa biasa. Sebelum dijadikan tersangka oleh KPK, ia terkenal ‘orang sakti’. Dengan jabatannya sebagai Sekretaris MA, dia sangat berkuasa di lembaga peradilan tertinggi itu, juga di institusi peradilan di bawahnya. Nurhadi bahkan sudah lama disebut-sebut bagian dari mafia peradilan.

Penetapan dirinya sebagai tersangka pun diharapkan menjadi pintu masuk untuk membongkar tuntas jaringan penjahat yang menjadikan hukum dan keadilan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan itu. Keinginan rakyat juga jelas, sangat jelas, agar Nurhadi dihukum seberat mungkin.

Namun, fakta berbicara sebaliknya. Meski dinyatakan terbukti bersalah, dia divonis hanya 6 tahun penjara, separuh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Hukuman yang juga jauh dari rasa keadilan publik.

Benar bahwa hakim punya kewenangan penuh dalam memutus perkara. Namun, mereka semestinya memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Sebagai pejabat di MA, ia memperdagangkan hukum, menjungkirbalikan keadilan. Ini perbuatan amat jahat sehingga semestinya dihukum amat berat. Faktor memberatkan lainnya, Nurhadi dan menantunya memandang remeh panggilan penyidik, dan buron sekira empat bulan.

Hampir tidak ada faktor yang meringankan Nurhadi sebenarnya. Penilaian hakim bahwa dia telah berjasa kepada MA saat menjadi Sekretaris MA, layak dipertanyakan. Kalau toh benar, itu tak sebanding dengan perbuatan lancungnya dalam merusak hukum dan keadilan.

Harus tegas dikatakan, vonis hakim untuk Nurhadi sangat mengecewakan. Vonis itu juga memperlihatkan masih kuatnya aroma pilih kasih, bahkan antarsesama terdakwa korupsi dari aparatur institusi hukum.

Vonis hakim untuk Nurhadi memang mesti dihormati, tetapi tidak harus diterima. Karena itu, kita mendukung langkah KPK mengajukan banding. Kita mengingatkan majelis hakim banding bahwa kasus Nurhadi ialah kasus besar yang berdampak sangat besar terhadap semangat bangsa ini memerangi korupsi. Jadi, harus ada kemauan besar untuk menghukumnya dengan hukuman yang berat.

Buktikan bahwa pedang hukum juga tajam kepada Nurhadi. Jangan biarkan anggapan bahwa Nurhadi tak mungkin dihukum berat karena dulu pernah berjasa dalam menentukan karier para hakim seolah menemukan pembenaran.