Wakil Wali Kota Kupang Bantah Penerapan PSBB di Kota Kupang

berbagi di:
img-20210108-wa0025

 

Wakil Wali Kota Kupang Herman Man (kiri) memberikan pernyataan saat konferensi pers di Ruang Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Jumat (8/1).

 

 

 

Putra Bali Mula

 

 

WAKIL Wali Kota Kupang, Herman Man, meminta agar masyarakat tenang karena Pemerintah Kota Kupang belum menerapkan PSBB (pembatasan sosial Berskala besar) atau dikenal PPKM (penerapan pembatasan kegiatan masyarakat) sekarang ini.

Ia tidak membenarkan tanggal 11 Januari nanti sudah dilakukan PSBB dan meluruskan pemberitaan yang ada sebelumnya. Herman juga meminta masyarakat tidak melakukan panic buying.

“Itu mispersepsi, tidak benar Kota Kupang ini ditutup mulai tanggal 11 sampai 25 Januari sesuai dengan nasional,” kata Herman Man saat jumpa pers di Ruang Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Jumat (8/1).

Dalam berbagai pemberitaan sebelumnya, ia menggaris-bawahi adalah keputusan itu nantinya tergantung dari imbauan nasional.

Herman pada kesempatan yang sama membeberkan empat indikator dapat diterapkannya PPKM di suatu wilayah. Indikator ini diantaranya tingkat kematian yang tinggi, tingkat kesembuhan rendah, kapasitas ruang isolasi dan sebaran transmisi lokal.

Sementara untuk wilayah Kota Kupang, kata dia, tingkat kematian di Kota Kupang yang terjangkit Covid-19 saat ini 2,96 persen (3 kasus meninggal dari 100 kasus). Sementara nasional 3 persen kasus kematian.

Kedua tingkat kesembuhan. Indeks nasional untuk tingkat kesembuhan adalah 82,6 persen sementara Kota Kupang tidak sampai 40 persen.

Selanjutnya, kapasitas ruangan. Untuk pemakaian tempat tidur di ruang isolasi di Kota Kupang sendiri telah melebihi kapasitas 100 persen.

“Artinya tidak ada lagi tempat tidur yang kosong,” kata Herman.

Meskipun tingkat kesembuhan rendah dan kapasitas ruang isolasi di Kota Kupang yang penuh tetap saja PPKM belum diputuskan karena Kota Kupang belum memenuhi dua indikator lainnya.

Menurutnya, berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 mengenai PSBB pasal 3 dan pasal 4, maka Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Wali Kota akan melakukan pengajuan kepada Gubernur NTT juga Menteri Kesehatan.

“Dengan melampirkan data-data tadi penyebaran kasus dan peta transmisi lokal. Kalau Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyetujui baru kita deklarasi tentang penutupan,” jelasnya.

Apabila PPKM diterapkan maka konsepnya nanti adalah WFH 75 persen, belajar daring, pengaturan pasar dan toko yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal.

“Karena kita boleh berantas penyakit ini tetapi pemulihan ekonomi nasional tetap ada. Ada pembatasan tapi bukan penutupan,” tukasnya. (Yan/ol)