Wali Kota Perintah Usut Dana Rp 21 M di KPN Maju

berbagi di:
Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore

 

 

Leksi Salukh

Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Jefri Riwu Kore mengakui, dana penyertaan modal Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang ke KPN Maju sebesar Rp 21 miliar tidak jelas data dan pelaporannya. Dia memerintahkan pengurus koperasi tersebut untuk segera menelusuri data-data dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana tersebut.

“Mulai dari data dan laporan pertanggungjawabkan KPN Maju tidak jelas. Karena itu kondisi saat ini pihak pemerintah tidak mengetahui data laporan KPN maju, di lain sisi KPN Maju juga mengakui menerima anggaran namun tidak disertai data dan laporan,” jelasnya kepada VN, Rabu (27/8).

Dia mengaku sudah memerintahkan pengurus KPN Maju untuk melakukan pembenahan mulai dari data dan laporan keuangan, terlebih dana penyertaan modal Rp 21 miliar tersebut.
Sayangkan Hasil Audit
Meski kondisi koperasi “mati suri” dan data serta laporan pemanfaatan dana penyertaan modal tidak jelas, namun hasil audit BPK menunjukan tidak ada temuan.

Wali Kota Jefri menyayangkan hasil audit tersebut dan bahkan menganggapnya aneh.

“Memang benar-benar tidak jelas. Tapi aneh, BPK anggap itu bukan temuan dan bahkan dianggap wajar. Kemudian mereka bilang laporan keuangan baik,” katanya.

Dia mengaku sudah memerintahkan pengurus KPN Maju untuk melakukan pendataan dan membuat laporan. Sebab, selama ini alokasi anggaran Rp 21 miliar ke koperasi itu sama sekali tidak dilaporkan.

“Saya suruh cari data dan lapor untuk benahi koperasi itu,” katanya.

Ia menegaskan, jika tidak dilakukan pembenahan data dan pelaporan mengenai pemanfaatan dana penyertaan modal tersebut, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas yakni melapor ke penegak hukum untuk ditelusuri.

“Kalau nanti tidak cari data dan benahi, maka kita lapor hukum saja. Kita tak bisa langsung hajar-hajar begitu saja saat ini,” katanya.

Jefri mengatakan, tidak ada deadline waktu terkait pembenahan data dan laporan. Namun, dia berharap pengurus bekerja serius untuk segera mencari data dan melaporkan.

“Kita mau dapat laporan, karena itu uang rakyat. Sebab tidak masuk akal dimana pemerintah memberikan anggaran Rp 21 miliar, namun tidak ada laporan dari KPN Maju. Sebaliknya KPN Maju akui terima dana tapi tidak disertai data,” katanya.
Tidak Sehat
Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Kupang, Amirudin La Oda mengatakan KPN Maju dalam kondisi tidak sehat. Karena itu harus segera dibenahi. Bahkan harus dikelola oleh pengurus yang profesional.

“Kita dukung KPN Maju, namun perlu dilakukan pembenahan dengan baik olh pengurus yang profesional. Kalau pengurus tidak profesional, maka kondisi tidak berubah,” katanya.

Dia mengapresiasi pelaksanaan RAT koperasi tersebut untuk memilih pengurus baru. Namun, yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah koperasi tersebut bisa sehat dengan manajemen yang baru?

Sebab, katanya, Ketua KPN Maju yang dipilih, Ejbends Duka juga merangkap sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang. Pembenahan koperasi tersebut harus dilakukan oleh pemimpin yang fokus dan tidak merangkap jabatan.

“Saya bukan anggap remeh Pak Ejbends Doeka, karena dia memiliki kemampuan tapi untuk KPN Maju jadi sehat harus independen dan profesional,” ucapnya.

Anggota Komisi II Dewan Kota, Jemari Yoseph Dogon secara terpisah, mengatakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menyehatkan KPN Maju yang sedang sakit. Pertama, manajemen atau organisasi harus sehat. Kedua, modal sehat, dan ketiga, usaha yang sehat. “Kalau tiga hal itu tidak terpenuhi maka sulit jadi sehat koperasi itu,” katanya.

Menurut dia, siapapun pengurusnya tidak menjadi masalah, karena sudah menjadi keputusan RAT, forum tertinggi dalam koperasi.

“Yang paling penting itu adalah bagaimana itu dikelola secara profesional,” tegasnya.

Dia meminta pengurus bekerja keras. Sebab, KPN Maju memiliki aset yang banyak. “Kita harap usaha maju, pinjaman maju. Jadi harus berbenah, termasuk panataan anggota juga,” pungkasnya.