Warga Desa Nunleu Adukan Pendamping PKH ke DPRD

berbagi di:
img20190719121959

Foto; Megi Fobia/VN

 

 
Megi Fobia

Penerima dana Program PKH di Desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan mengadukan pendamping PKH Desa Nunlue Ida Misa ke Komisi IV DPRD TTS, Jumat (19/7) Ida dilaporkan karena mengumpulkan semua ATM dari 402 penerima PKH dan mengambil uang sendiri serta melakukan pemotongan dana.

Warga yang mengadu diantaranya Yeheskial Otu, Jitron Misa dan Yairus Tefa. Ketiga warga tersebut diterima Ketua Komisi IV DPRD TTS Relygius Usfunan dihadiri juga oleh Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos TTS, Sugeng.

Yeheskial pendamping PKH Ida melakukan pemotongan sebesar Rp 15 ribu per orang. Selain itu, nilai uang yang diterima tidak sesuai dengan nilai uang di rekening. Jumlah uang dalam rekening tercatat Rp 1.850.000 namun yang dicairkan dan diterima Yeheskial hanya sebesar Rp 1.300.000 sementara rekening kosong.

“Saya hanya terima Rp 1.300 sisanya itu saya tidak tahu arahnya kemana. Kejadian ini sudah berulang kali dilakukan pendamping Ida Misa,” jelasnya.

Jitiron juga mengadukan uang yang sama mengatasnamakan ibu kandungnya Yosina Saefatu sebagai penerima dana. Jumlah uang di rekening senilai Rp 1.800.000 namun yang dicairkan dan diterima hanya senilai Rp 1.500.000 dan rekening pun kosong.

Yarius Tefa mengatasnamakan ibu kandungnya Yuliana Missa mengatakan uang direkeningnya senilai Rp 900.000 namun yang cair dan diterima hanya Rp 700.000 sementara rekening nihil.

Ketiga warga tersebut senada mengaku pendamping Ida mengancam para penerima jika tidak mengumpulkan ATM, maka nama akan hilang dari daftar penerima PKH.

“Atas ancaman itu kami kumpul ATM dan pendamping sendiri cair uang, padahal kami selaku penerima sudah tahu nilai uang tetapi yang diberikan tidak sesuai nilai uang dari BRI,” jelasnya.

Selain itu, ada nama penerima manfaat program PKH yang hilang dalam daftar. Nama yang terdaftar dan penerima di lapangan berbeda.

Ketua Komisi IV DPRD TTS, Egy Usfunan meminta kepada Dinas Sosial TTS untuk segera tuntaskan kasus tersebut.

Dinas teknis menurut Egy harus mengawasi secara ketat agar masyarakat tetap mendapatkan haknya.

“Kalau satu tahap pendamping dapat Rp 80 juta, maka dalam satu tahun pendapatan pendamping dari hasil potongan hak rakyat akan mencapai ratusan juta, sehingga harus ditindak tegas agar tidak lagi terjadi,” tegas Egy.

Sementara itu, Kabid Perlindungn dan Jaminan Sosial Dinsos TTS Sugeng, mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut.

Sugeng menjelaskan, sesui regulasi penerima mengambil atau menarik uangnya sendiri. Pendamping hanya memfasilitasi semua penerima ke ATM dan penerima ambil sendiri bukan harus diambil oleh pendamping.

“Nanti kita print out rekening koran karena akan ketahuan semua keuangan di rekening sesuai pengaduan masyarakat,” ucapnya. (bev/ol)