Warga Timor Tengah Utara Tolak FPI dan Ormas Radikal

berbagi di:
Aksi bakar lilin di Republik Demokratik Timor Leste; Foto: Fransiska Olivares

Gusty Amsikan

 

Warga Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT yang berbatasan langsung dengan negara  Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) menggelar aksi 1.000 lilin di alun-alun rumah jabatan Bupati TTU dan Kantor Pegadilan Negeri TTU. Aksi 1.000 lilin tersebut sebagai betuk penolakan terhadap organisasi masyakat radikal dan yang mengatasnamakan agama melakukan kekerasan dan mengancam keutuhan NKRI.

Sebagai langkah konkrit, Pemkab TTU segera menyurati Gubernur NTT selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah sekaligus Menteri Dalam Negeri dan Presiden untuk menyampaikan sikap penolakan terhadap ormas-ormas tersebut. Pasalnya, masyarakat di daerah perbatasan masih sangat menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama dan menghargai perbedaan sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Pantauan VN, Jumat (12/5), di alun-alun Rujab Bupati TTU, sekira pukul 17.00 Wita, ratusan warga dari Kota Kefamenanu dan sekitarnya mulai berdatangan ke alun-alun Rujab Bupati TTU, membawa serta lilin. Tepat pukul 19.00 Wita, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, Kapolres TTU AKBP Rishan Krisna Budiaswanto, Ketua MUI TTU Haji Alli Kosa, Pendeta John Pangemanan, para Biarawati, para kepala Dinas serta ratusan masyarakat menggelar aksi 1.000 lilin.

Mereka membakar dan memasang lilin membentuk huruf NKRI,sebagai simbol penolakan terhadap keberadaan Ormas yang memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Aksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin masing-masing tokoh agama. Usai doa bersama, massa kemudian bergerak menuju Kantor Pengadilan Negeri TTU guna meggelar aksi yang sama.

Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes mengatakan, NKRI dengan dasar negara Pancasila serta empat pilar kebangsaan merupakan harga mati yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Dengan demikian, pemerintah dan seluruh masyarakat TTU menolak semua Ormas radikal dan melakukan tindakkan kekerasan dengan mengatasnamakan agama untuk masuk ke wilayah TTU.

Sebagai bentuk keseriusan sikap Pemerintah dan masyarakat TTU, pihaknya akan segera menyurati Gubernur NTT selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah sekaligus Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Presiden untuk menyampaikan sikap penolakan terhadap organisasi frontal seperti FPI dan ormas-ormas lainnya yang merong-rong persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat diminta untuk segera melapor ke aparat penegak hukum jika menemukan adanya pergerakan ormas-ormas ditengarai mengancam persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat bergama.

Selain itu, ia juga menyoroti vonis hukum terhadap Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok.

Menurut Fernandes, vonis hukum terhadap Ahok memberikan pembelajaran kepada masyarakat khususnya lembaga peradilan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dibawah tekanan massa dan kekuatan-kekuatan tertentu. Siapa pun yang salah di depan hukum wajib hukumnya untuk ditindak. Dengan demikian, proses peradilan harus dilaksanakan menghindari tekanan massa dan kekuatan-kekuatan lainnya. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara tersebut didasarkan pada objektivitas fakta-fakta persidangan dan juga kesalahan yang dilakukan.

Kapolres TTU, AKBP Rishan Krisna Budiaswanto, mengatakan toleransi antarumat beragama di TTU selama ini telah terjalin dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan saling bahu membahu dalam setiap pelaksanaan hari-hari besar keagamaan di Kabupaten TTU. Bahkan Kabupaten TTU patut dijadikann sebagai contoh daerah yang toleran dan sangat menjunjung tinggi Kebhinekaan. Pihaknya juga akan bertindak tegas terhadap ormas-ormas radikal yang berupaya masuk dan menanamkan pahamnya di wilayah TTU.

Menurut Krisna, berdasarkan hasil pantauan pihaknya di tingkat Polres hingga Polsek-Polsek di wilayah TTU sejauh tidak ditemukan adanya pergerakan ormas-ormas mecurigakan serta merong-rong persatuan dan kesatuan bangsa. Indikasi tentang adanya paham radikalisme di TTU belum mengkhawatirkan. Untuk itu, pihaknya akan membangun kerjasama antar semua institusi dan elemen masyarakat sehingga setiap hal yang di masyarakat mampu dengan cepat diketahui oleh pihak kepolisian dan segera di ambil langkah-langkah pencegahan.