Wisata Halal Buruk bagi Pariwisata NTT

berbagi di:
foto-hal-01-seminar-di-unipa

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat membubuhkan tanda tangan pada prasasti peresmian Kantor KSP Kopdit Primer Nasional Pintu Air di Rotat, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Senin (6/5). Gubernur VBL didampingi Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo (kiri) dan Wakil Bupati Romanus Woga (kanan). Foto: Yunus Atabara/VN

 

 

Yunus Atabara

Konsep Wisata Halal (WH) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), yang dicetuskan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, hanya akan menciptakan diskursus buruk yang pada gilirannya merusak dunia pariwisata Provinsi NTT.

“Tidak perlu ada label itu (halal). Haram dan halal urusan agama. Kita tidak punya masalah dengan siapa pun. Mau masuk lakukan investasi ke sini, silakan,” tegas Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) kepada wartawan usai berbicara dalam seminar mendorong peningkatan usaha ekonomi produktif kepada anggota Kopdit Pintu Air dan Obor Mas di Aula Nawacita, Universitas Nusa Nipa (Unipa), Kota Maumere, Sikka Senin (6/5) siang.

“Tidak perlu ada lebel itu. Label haram dan halal pariwisata, tidak cocok untuk NTT. Sebab orang akan mempertanyakan kalau ada wisata yang halal, maka ada (juga wisata)yang haram. Yang haram yang mana,” tanya VBL.

Menurut VBL, dalam dunia pariwisata yang berkembang adalah kluster sosial yang tidak mengenal halal dan haram. Ada deluxe class untuk wisatawan bintang lima, midlle class dan social tourism.

Ia mempersilakan siapa pun investor yang hendak berinvestasi di NTT. “Kalau dalam investasi nanti, investor mau bangun komunitas tertentu, boleh. Tapi tidak boleh ada pariwisata halal untuk kelompok tertentu karena kepercayaan tidak makan makanan tertentu, punya waktu tertentu untuk lakukan upaya-upaya kepercayaan mereka silakan. Itu bisa dilindungi oleh aturan Indonesia, tapi tidak boleh ada lebel halal dan haram,” tegas VBL.
Lapor Presiden
Sementara itu, Wagub NTT Josef Nae Soi pada pembukaan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 Provinsi NTT Tahun 2019 di Hotel Swiss Bellin, Kupang Sabtu, (4/5) secata tegas menyatakan bahwa Pemprov NTT menolak konsep wisata halal di NTT.

“Terus terang kami berdua (Gubernur dan Wakil Gubernur) menolak dengan keras kebijakan pemerintah pusat ini. Apa selama ini semua aktivitas wisata di NTT tidak halal atau haram? Jadi jangan samakan kami di NTT dengan daerah lain,” tegas JNS.

Di hadapan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktoriadi para Bupati/Walikota se NTT, Wagub JNS menyatakan akan melaporkan sikap resmi pemerintah Provinsi itu kepada Presiden Jokowi.

“Walaupun hal itu merupakan keputusan Menteri, kami akan menolak. Bukan kami membangkang tapi kami harus sesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan ciptakan istilah yang aneh–aneh. Nanti pandangan wisatawan di luar negeri bahwa wisata NTT selama ini tidak halal. Kalau demikian siapa bisa jawab,” jelasnya.

Wagub JNS menyatakan, NTT telah lama menerapkan semangat toleransi dengan sangat baik. Telah menerapkan apa yang dinamakan dalam Islam, Lakum Dinukum Waliyadin, Untukmu Agamamu dan Untukku Agamaku dalam semangat kebersamaan yang telah berakar. Yang dalam semangat Kristiani dinyatakan dalam ungkapan Cintailah sesamu seperti dirimu sendiri.

“NTT sudah terapkan toleransi dogmatis dan toleransi civilius. Civilius itu yang Lakum Dinukum Waliyadin. NTT jangan dirusak. Jangan lagi, kita mulai merusak, merusak dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Badan Otorita Pariwisata (BOP) di Labuan Bajo, Manggarai Barat dibentuk oleh Kementerian Pariwisata di Labuan Bajo pada 30 April 2019 lalu. Dan bersama bersama Dinas Pariwisata Manggarai Barat mereka sudah sosialisasikan Program Wisata Halal. Hal itu membuat Gubernur VBL berang karena tanpa koordinasi dengan Pemprov.

“Ini namanya masuk rumah orang tanpa permisi. Seharusnya pihak Kementerian Pariwisata sebelum mensosialisasikan kehadiran Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo, koordinasikan dulu dengan kami di Pemprov NTT.” kata VBL. (nus/*/E-1)