Wisata Halal? Pemprov NTT Protes Kemenpar dan Kemenkeu

berbagi di:
Kepala Bappeda Provinsi NTT Wayan Darmawan

 

 

Stef Kosat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melalui Dinas Pariwisata resmi melayangkan surat protes kepada Kementerian Pariwisata (Kemenenpar) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait sikap pemerintah yang menolak rencana penerapan wisata halal oleh Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo-Flores.

“Setelah Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wakil Gubernur Josef A Nae Soi (JNS) mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap wisata halal di Labuhan Bajo, Dinas Pariwisata langsung menyurati Kementerian Pariwisata dan Kementerian Keuangan,” ungkap
Kepala Dinas Pariwisata NTT, I Wayan Darmawan, yang dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (13/5) mengatakan, pernyataan Gubernur dan Wagub NTT telah ditindaklanjuti Dinas Pariwisata NTT. Pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Deputi Kementerian Pariwisata yang membidangi pengembangan destinasi, Dadang Rizki Ratman.

Dalam diskusi tersebut, Dadang menyampaikan apa yang dilakukan BOP di Labuhan Bajo masih sebatas sosialisasi. Sebab, itu merupakan proyek dari Kemenpar. Belum ada keputusan apapun dari Kemenpar terkait wisata halal.

“Jadi apa yang disampaikan oleh BOP Labuhan Bajo adalah sosialisasi dan itu komentar dari pimpinan BOP karena saat itu dia yang membawa sambutan. Sosialisasi dilakukan di seluruh Indonesia karena ini adalah proyek dari Kementerian pariwisata,” jelas Wayan.

Dia menambahkan surat protes juga sudah dikirim ke Kemenkeu karena BOP berada di bawah kementerian tersebut.

Wayan berharap Kemenpar dan Kemenkeu berkoordinasi agar apa yang diputuskan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.

Dia menegaskan pihak kementerian terkait harus melihat keadaan sosial di NTT yang mana tidak bisa menerapkan wisata halal karena beda kultur sosial.

“Jadi yang sebenarnya adalah Kementerian belum menetapkan wisata halal di NTT,” pungkas dia.

Terpisah, Wagub JNS membenarkan bahwa Pemprov sudah bersurat secara resmi ke Kemenpar. Surat protes itu ditandatanganinya kemarin, Senin (13/5), dan langsung dikirim ke ke Kemenpar.

“Secara tegas Pemprov NTT menolak wacana wisata halal itu. Karena kita telah menerapkan toleransi dogmatis dan toleransi sivilius yang artinya mencintai sesama seperti diri sendiri dan mengakui keyakinan dari orang lain tanpa kecuali,” pungkas JNS. (mg-01/R-4)