Wisata Halal tak Bisa Diterapkan di Mabar

berbagi di:
Pengamat politik UNWIRA Mikael

Pengamat sosial politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikael Bataona

 
Stef Kosat

Konsep pariwisata halal tak bisa diterapkan di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Sebab, Mabar dengan kultur, atraksi-atraksi budaya asli tak boleh dipaksakan standar atau “label” halal yang ditetapkan negara atau kelompok tertentu.

Demikian awasan yang disampaikan pengamat sosial politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikael Bataona, Minggu (5/5).

Pendapat ini terkait sosialisasi konsep wisata halal yang dilakukan di Labuan Bajo sesuai program dari Kementerian Pariwisata. Bahkan sudah dibentuk Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Halal Labuan Bajo.

“Wisata itu kan berkaitan dengam kultur, setting sosial di mana atraksi-atraksi budaya unik yang disukai para wisatawan itu berada. Jika kultur asli daerah dipaksa untuk disesuaikan dengan standar atau patokan yang datang dari negara, lembaga atau asosiasi, apakah keaslian kultur yang dijual menjadi destinasi wisata itu masih unik?” tegasnya.

Pemaksaan Kehendak
Menurut Mikael, ada semacam penyeragaman massal di Republik ini, bahkan pemaksaan kehendak oleh satu pihak. Tidak semua kebenaran itu datang dari mayoritas atau yang lebih berkuasa. Kebenaran juga dimiliki oleh masyarakat di semua sub kultur yang ada di Republik ini.

Ia mengingatkan memonopoli kebenaran tentang halal dan tidak halal itu sangat dogmatis.

“Padahal dogmatisme adalah bentuk pengetahuan atau wacana dominan yang cenderung berkuasa menjadi juru tafsir satu-satunya yang benar atas realitas. Bentuk-bentuk pengetahuan ini lalu menyingkirkan tafsir-tafsir yang bertentangan, bahkan dianggap sebagai bid’ah,” jelasnya.

Wisata halal, boleh diterapkan di wilayah yang memang secara kultur memungkinkan. Misalnya di Sumatera Barat. Menjadi aneh apabila “label” halal diterapkan di Labuan Bajo, atau NTT pada umumnya.

“Dalam kasus ini, menurut saya, Kementerian Pariwisata sedang mempertontonkan watak absolut dan totaliter dalam mengembangkan pariwisata Indonesia,” kritiknya.

Ia menegaskan menerapkan wisata halal di Labuan Bajo adalah sejenis dogmatisme yang berbahaya bagi keaslian budaya dan kultur lokal masyarakat setempat, termasuk Komodo yang menjadi jualan utama pariwisata Mabar.

Ketika pariwisata dikelola negara dengan menerapkan sistem tertutup yang kaku seperti konsep halal, dan dipaksakan kepada semua destinasi wisata di Indonesia, maka ini model dominasi dan tirani mayoritas yang harus dilawan.

Pemaksaan kehendak oleh BOP Labuan Bajo dan Kementerian Pariwisata, bagi Mikael, adalah bentuk penindasan gaya baru yang bisa mencerabut akar budaya dan keunikan serta kekhasan kultur masyarakat Manggarai.

“Ini sama sekali tidak mendidik. Justru memantik debat dan keributan yang tidak produktif,” sergahnya.

Harus dilihat falsafah hidup orang Manggarai dengan keunikan budaya mereka sebenarnya sudah sangat mengakomodir pluralitas dan heterogentias bangsa. Di Mabar, misalnya, orang berbeda agama bisa menikmati hidup mereka secara indah dan nyaman tanpa tekanan dan tidak takut dengan apa saja yang dipandang tidak halal.

“Jadi kalau dipaksakan dengan kosep halal dan tidak halal dalam pariwisata di sana, maka akan menjadi malapetaka.
Hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat dan budaya, juga keajaiban alam, serta atraksi budaya jika dikait-kaitkan atau diasosiasikan dengan agama atau kepercayaan tertentu, maka itu tidak lagi menjadi keaslian budaya.